Soal Harga Gas Melon 3 Kg Dikabarkan Bakal Naik, Wakil Rakyat Minta Pemda Jangan Bikin Gaduh

JAKARTA, RADARTASIK – Kabar kenaikan gas melon pada Agustus secara bertahap, dampak dari perang Rusia-Ukraina membuat Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto angkat bicara. 

Wakil rakyat itu meminta pemerintah agar menertibkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menaikkan harga eceran tertinggi (HET) gas melon subsidi 3 kg.

Selain itu Mulyanto menyebutkan bahwa penetapan HET gas melon 3 kg merupakan hal yang sangat sensitif. 

Karena itu harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak sebelum ditetapkan, terlebih lagi menjelang tahun politik seperti saat ini. Ia berharap Pemda jangan membuat gaduh.

BACA JUGA:3 Restoran Terbukti Pakai Gas Bersubsidi, Pertamina Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi Distribusi Gas 3 Kg

"Di pusat kita menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, namun tanpa ada hujan ataupun angin, beberapa Pemda malah menaikan HET gas melon 3 kg tersebut. Ini kan tidak masuk akal," terang Mulyanto.

Mulyanto mendesak Kementerian ESDM dan Kemendagri untuk meninjau kembali kewenangan Penetapan HET di level Pemda ini. 

Dengan kewenangan penetapan HET gas melon 3 kg di tingkat Pemda, pihaknya berharap Pemda bisa melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan distribusi gas melon 3kg bersubsidi. 

Bukan malah mengambil sikap seperti sekarang ini, yang bertentangan dengan ketetapan Pemerintah Pusat. 

BACA JUGA:Dampak Perang Ukraina, 10 Negara Bagian AS Mangalami Kenaikan Harga Gas Tertinggi

Politisi dari Fraksi PKS ini menilai, sekarang bukan saat yang tepat untuk menaikan HET gas melon. 

Selain karena di tingkat pusat, besaran subsidi gas sudah ditentukan, sekarang kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. 

Masyarakat masih butuh bantuan agar bisa menggerakan aktivitas ekonominya pasca pandemi Covid-19.

Mulyanto memperkirakan kenaikan HET gas melon 3 kg dapat memicu inflasi dan memberatkan UMK (usaha mikro dan kecil), serta menggerus daya beli masyarakat. 

Sumber: