Realisasi Belanja Ciamis 2021 Sebesar Rp 2,7 Triliun, Dominan Habis Dipakai Belanja Pegawai, Ini Berarti...

CIAMIS, RADARTASIK.COM - Kabupaten Ciamis membutuhkan penguatan pelayanan kesehatan dasar untuk mendorong upaya promotif dan preventif yang didukung fasilitas kesehatan memadai, sehingga mewujudkan derajat kesehatan masyarakat lebih baik.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis Nanang Permana SH setelah rapat paripurna kepada Radar Tasikmalaya, Jumat 15 Juli 2022.

Kata Nanang, walaupun hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berprestasi sembilan kali berturut,  bukan berarti pengelolaan keuangan yang terperiksa bebas temuan.

BACA JUGA: Imbauan Bupati Garut kepada Korban Banjir: Jangan Panik, Tetap Waspada karena Hujan Diprediksi Turun Lagi

“Terkait temuan tersebut, dalam Raperda Pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis tahun 2021, kita merekomendasikan bagi SKPD terkait segera menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Mengingat dari total realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2021 sebesar Rp 2,7 triliun. Dengan rasio belanja tidak langsung maupun pada belanja langsung masih didominasi oleh belanja pegawai.

BACA JUGA: 2 Rumah di Bayongbong, Garut Hanyut Terbawa Aliran Sungai Cimanuk, Nasib Penghuni Rumah...

“Sedangkan rasio belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal masih rendah. Rendah rasio tersebut menunjukkan belanja pelayanan publik masih rendah dibandingkan dengan belanja pegawai,” ujarnya.

“Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar tingginya belanja pegawai, untuk itu diimbangi dengan kompetensi dan kinerja pegawai yang memadai. Dengan begitu pembangunan manfaat yang dirasakan oleh pemerintah,” katanya, menambahkan.

Selanjutnya, kata dia, tentang peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan irigasi. Dari DPRD rekomendasi mesti memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan. 

BACA JUGA: 13 Kecamatan Terdampak Banjir, Pemkab Garut Tetapkan Situasi Darurat Bencana

“Kemudian dalam meningkatkan layanan dan kualitas jalan kabupaten dengan meningkatkan konstruksi perkerasan dan kejelasan terkait status jalan. Anggaran pemeliharaan jalan seyogyanya menjadi prioritas. Terkait irigasi, kesiapan untuk tenaga pengamat dan penjaga bendungan harus mendapatkan prioritas juga,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, tidak kalah penting perihal peningkatan derajat kesehatan masyarakat. DPRD pun merekomendasikan untuk meningkatkan layanan rumah sakit daerah, melalui kelengkapan fasilitas dan pengadaan dokter spesialis yang memadai.

“Lebih lanjut peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dengan perbaikan kinerja, sarana, tata kelola keuangan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM). Serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan melalui akreditasi dan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara bertahap,” katanya.

Sumber: