Ribuan Nakes Kepung DPRD Garut, Suarakan 3 Tuntutan

Radartasik, GARUT – Ribuan pegawai honorer dari tenaga kesehatan (nakes) mendatangi Gedung DPRD Garut, Kamis (23/6/2022) siang.

Nakes yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) itu meminta wakil rakyat memperjuangkan nasib pegawai honorer di lingkungan Dinas Kesehatan yang saat ini terkesan dianaktirikan.

Mereka meminta bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik melalui jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ketua FKHN Garut Emul Mulyan mengatakan, kedatangan para nakes untuk menyampaikan aspirasi dan meminta perhatian pemerintah berkaitan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Tuntutan dilayangkan karena tenaga kesehatan khawatir terhadap masa depannya, karena munculnya wacana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023.

Para pegawai honorer pun menuntut tiga hal. Emul menerangkan, tuntutan pertama terkait penambahan kuota PPPK. Kuotanya harus sesuai dengan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan (SISDMK).

“Formasi untuk nakes ini minim, jadi kami minta kuotanya ditambah. Kuota sesuai dengan jumlah ketenagakerjaan yang ada di data SISDMK masing-masing puskesmas,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta menutup formasi dari umum untuk beberapa tahun ke depan. Kata dia, jika pemerintah komitmen dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan, maka bereskan telebih dahulu masalah kepegawaian saat ini.

“Tutup juga pendaftar yang di luar intansi puskesmas, seperti pendaftar dari jalur pegawai swasta, pendaftar dari luar wilayah, karena ini akan menambah masalah dengan bertambahnya jumlah karyawan dan berpengaruh terhadap Anjab ABK di puskesmas,” terangnya.

Selain masalah rekrutmen PPPK, FKHN juga meminta pemerintah menyejahterakan nakes yang masih honorer.

“Tidak sedikit di antara honorer nakes hanya mendapatkan upah sekitar Rp 300 ribu per bulan. Jadi kami minta pemerintah memperhatikan,” terangnya.

Dirinya mengaku ironis karena dengan perjuangan nakes dua tahun selama pandemi, sama sekali tidak ada penghargaan yang diberikan pemerintah.

“Honorer sama sama ikut bergerak menjadi garda terdepan melawan Virus Covid-19, namun sayang pemerintah kurang apresiatif. Padahal kesehatan adalah hal yang sangat mendasar, jadi kami harap aspirasi kami hari ini bisa didengar,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Garut Karnoto sepakat mendukung dan akan mengawal para honorer tenaga kesehatan yang memperjuangkan haknya, terutama soal status kepegawaian dan tingkat kesejahteraan.

Sumber: