Fraksi Gerindra Kritik Evaluasi Kinerja Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Minta Proses Diulang

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyoroti tajam proses evaluasi kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Usman Kusmana, menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis seperti Sekda harus dilakukan secara normatif dan terbuka, sesuai ketentuan dan regulasi yang ada.

"Proses ini harus ditempuh secara baik dan transparan. Tidak boleh ada tahapan yang disembunyikan dari publik, apalagi dari DPRD," ujar Usman kepada radartasik.com, Minggu 27 April 2025.

Ia mengungkapkan kekecewaannya karena selama proses evaluasi berlangsung, DPRD tidak pernah menerima tembusan atau laporan resmi. 

BACA JUGA:Baru Ada 9 SPPG, Program Makan Bergizi di Kota Tasikmalaya Terus Digenjot BGN

Padahal, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD seharusnya mendapatkan informasi mengenai jalannya evaluasi.

"Dari awal hingga sekarang, tidak ada satu pun tembusan yang kami terima. Tiba-tiba kami diberi kabar bahwa delapan dari sembilan tahapan evaluasi sudah selesai," tegasnya.

Usman juga menyoroti minimnya kandidat yang diajukan dalam proses evaluasi, di mana hanya satu nama yang dipertimbangkan tanpa opsi lain. 

Menurutnya, ini bertentangan dengan prinsip seleksi jabatan yang ideal dan objektif.

BACA JUGA:Perahu Nelayan Tasikmalaya Terbalik Dihantam Ombak Besar di Pantai Cikalong

"Evaluasi ini harus diulang dari awal. Harus ada beberapa kandidat, agar seleksi benar-benar obyektif dan transparan," katanya.

Lebih lanjut, Usman menekankan pentingnya peran Sekda sebagai 'panglima' Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 

Menurutnya, sosok Sekda harus berkapasitas mumpuni, berintegritas tinggi, berkarakter kuat, serta mampu mengayomi seluruh birokrasi.

"Sekda adalah motor penggerak birokrasi yang efektif dan bersih. Ia harus mampu mengkoordinasikan seluruh SKPD dan menopang kepala daerah," ujarnya.

Sumber: