Bupati Tasikmalaya Klarifikasi Polemik Pergeseran Pokir DPRD, Katanya itu Amanat Inpres dan Ingub

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Bupati TASIKMALAYA Cecep Nurul Yakin angkat bicara menanggapi penolakan sejumlah fraksi DPRD terkait wacana pergeseran judul Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). 

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan keinginan pribadi, melainkan bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) dan Gubernur Jawa Barat (Ingub).

“Dalam Inpres dan Ingub disebutkan dengan jelas bahwa anggaran daerah harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Cecep di sela kegiatan resmi belum lama ini, Kamis 24 Juli 2025.

Menurutnya, rasionalisasi anggaran yang menyentuh pokir merupakan bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional dan provinsi. Pemerintah daerah, kata dia, hanya menjalankan perintah.

BACA JUGA:Bantu Pencairan PKH, BRILink Bating Raya Talang Pangeran Layani Pencairan Jemput Bola

“Pergeseran ini bukan kehendak pribadi saya, tapi amanat yang tertuang dalam Inpres dan Ingub. Silakan dibaca isi instruksinya,” tegasnya.

Menanggapi reaksi keras dari beberapa fraksi, Cecep mengibaratkan kondisi tersebut seperti perahu yang dikemudikan oleh banyak orang dengan arah berbeda-beda.

“Namanya juga manusia, pasti ada dinamika. Seperti perahu, penumpangnya banyak dan punya arah masing-masing. Tapi kita tetap harus sampai ke tujuan,” ucapnya.

Cecep memastikan, dalam menyikapi persoalan ini, pemerintah daerah tetap berpegang pada aturan yang berlaku.

BACA JUGA:Transaksi Nggak Pakai Lama, QRIS TAP BRImo Solusi Tempel Ponsel ke EDC Langsung Beres Bayar

“Bukan soal kemauan atau tidak, yang jelas saya akan jalankan sesuai regulasi,” tandasnya.

Wacana pergeseran pokir menuai penolakan dari sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. 

Mereka menilai pokir merupakan hasil aspirasi rakyat yang dihimpun melalui reses dan tidak bisa diubah secara sepihak.

Pimpinan DPRD yang juga anggota Fraksi PKB, Ami Fahmi, menyebut bahwa pokir adalah hak rakyat. 

Sumber: