Sementara itu, Acep Mamat, koordinator keamanan RSUD dr Soekardjo, menyatakan keresahan para petugas keamanan. Menurutnya, kebijakan alih daya sama saja seperti PHK.
“Kami tidak lagi dianggap sebagai bagian dari RSUD, melainkan menjadi karyawan outsourcing. Kami meminta hak-hak kami dipenuhi, termasuk kompensasi sesuai peraturan,” katanya.
Ia juga mempertanyakan alasan defisit anggaran yang digunakan manajemen sebagai dasar kebijakan, menyebut biaya outsourcing justru lebih besar.
DPRD Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para pegawai dan mendesak pemerintah memberikan kebijakan yang lebih manusiawi.
BACA JUGA:Mudah! Cara Mendapatkan Dana Kaget Rp 350 Ribu di Aplikasi Dana
Hingga kini, polemik ini belum menemukan titik terang. Namun, berbagai pihak berharap pemerintah kota segera mengambil langkah bijak agar keadilan bagi para pegawai RSUD dr Soekardjo dapat terwujud.