Efisiensi Anggaran: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Gunakan Mobil Dinas Bekas

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pemerintah Kota TASIKMALAYA memutuskan untuk membatalkan pengadaan mobil dinas baru senilai lebih dari Rp1,8 miliar.

Rencananya, mobil dinas baru tersebut untuk Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Candra.

Keputusan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Dengan adanya kebijakan ini, Wali Kota Viman akan menggunakan mobil dinas Pajero Dakar yang sebelumnya dipakai oleh Mantan Pj Wali Kota Cheka Virgowansyah dan Asep Sukmana.

BACA JUGA: Daftar Besaran Zakat Fitrah 2025 di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Beras atau Uang?

BACA JUGA: Harga Terbaru Samsung Galaxy A34 5G Maret 2025, Turun Drastis! Wajib Beli Sekarang?

Sedangkan Wakil Wali Kota Diky akan menggunakan Pajero Dakar yang sebelumnya digunakan oleh Mantan Wali Kota Budi Budiman dan Mantan Sekda Ivan Dicksan.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Asep Goprulah menyatakan bahwa Wali Kota telah memberikan instruksi langsung agar pengadaan mobil dinas baru tidak dilanjutkan.

Ia menjelaskan bahwa keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang lebih mendesak untuk program lain yang lebih penting bagi masyarakat.

Salah satu alasan utama pembatalan pengadaan kendaraan dinas baru adalah untuk memastikan anggaran dapat dialokasikan secara lebih efektif bagi pembangunan dan pelayanan publik.

BACA JUGA: Bukan Swiss Tapi Indonesia! 10 Wisata Lokal yang Mirip Destinasi Internasional

Pemerintah Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa dana yang tersedia akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Asep juga menambahkan bahwa kendaraan dinas yang saat ini tersedia masih dalam kondisi layak pakai setelah dilakukan perbaikan.

Oleh karena itu, tidak ada urgensi untuk membeli kendaraan baru. Beberapa unit yang telah mengalami perbaikan kini dapat digunakan kembali untuk menunjang operasional pemerintahan.

Sumber: