Kabupaten Tasikmalaya Siap Hemat, Perjalanan Dinas 50 Persen Dikurangi!

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat. istimewa--
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang mempengaruhi perjalanan dinas pejabat negara, termasuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dengan memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen dari anggaran biasanya.
Kebijakan ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD tahun anggaran 2025.
Instruksi tersebut memuat sejumlah arahan terkait pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, salah satunya adalah pemangkasan belanja perjalanan dinas.
Dalam poin instruksi keempat, pemerintah daerah diminta untuk membatasi belanja yang digunakan untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, seminar, serta kegiatan yang serupa.
BACA JUGA:Ribuan Pil Terlarang Disita, Polres Tasikmalaya Kota Bekuk Tiga Pengedar Obat Ilegal
Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran dan memberikan ruang bagi penggunaan dana untuk hal-hal yang lebih mendesak dan produktif.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, menyambut positif kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden tersebut.
Meskipun surat resmi dari pemerintah pusat mengenai Inpres tersebut belum diterima langsung oleh pihaknya, Budi menilai bahwa kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen sangat relevan dan diperlukan.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya.
BACA JUGA:Pemerintah Kota Tasikmalaya Minta Honorer Bersabar, Regulasi PPPK Masih di Angan-Angan
"Saya sangat setuju dengan kebijakan ini (memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen dari biasanya, Red)," ujar Budi kepada radartasik.com, Kamis 30 Januari 2025.
"Anggaran yang semula digunakan untuk perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak, kini bisa dialihkan untuk kepentingan yang lebih urgent dan produktif, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," sambungnya.
Lebih lanjut, Budi menyarankan agar seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya mengikuti kebijakan ini dengan bijak.
Ia menekankan bahwa perjalanan dinas seharusnya hanya dilakukan untuk urusan yang memang sangat mendesak atau kegiatan yang benar-benar penting.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: