Beredar Wacana TPP ASN, Nakes dan PPPK Kota Banjar Dipotong, Eksponen Berikan Solusinya

BANJAR, RADARTASIK.COM - Beredar wacana di kalangan PNS yang menyatakan Pemerintah Kota Banjar bakal memotong penghasilan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN, Nakes dan PPPK. 

Wacana tersebut beredar di kalangan PNS berdasarkan hasil rapat terbatas yang dilakukan Pemerintah di aula Setda Kota Banjar. 

Eksponen Forum Peningkatan Status Kotif Banjar pun menyoroti wacana tersebut. Karena menurut mereka dinilai membebani ASN, terlebih kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik. 

Jubir Eksponen Forum Peningkatan Status Kotif Banjar, Sulyanati mengatakan, rumor pemotongan TPP ini apa sudah sesuai regulasi atau belum? terlebih kalau hanya untuk menutupi defisit anggaran. 

Diketahui pemotongan TPP untuk ASN sebesar 20 persen, tenaga kesehatan (nakes) 25 persen dan PPPK yang masa kerjanya lebih dari satu tahun. 

"Kondisi keuangan di kita (Pemkot Banjar, Red) defisit diangka sekitar Rp 20 miliar dan itu kami nilai tidak baik-baik saja," katanya Rabu 15 Mei 2024 saat konferensi pers. 

Pihaknya pun berharap rencana pemotongan TPP bagi ASN, nakes dan PPPK tidak sampai terjadi karena hal itu bukan solusi untuk menutupi defisit anggaran pemerintah. 

Pasalnya pemotongan TPP menjadi trend tidak hanya terjadi di Kota Banjar saja tapi di daerah lain. Tapi apakah itu solusinya? 

"Maka kita bersama pemerintah harus membuat komitmen bersama untuk mencari solusinya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak (urusan perut)," terangnya. 

Menurut dia, TPP merupakan sebuah penghargaan yang diberikan pemerintah kepada pegawainya karena telah disiplin dan berdedikasi tinggi selama bekerja. 

Maka sangat tidak relevan jika TPP harus dipotong karena nanti akan menimbulkan dampak yang besar dan banyak yang akan menjadi korban. 

Sehingga pihaknya pun memberikan solusi agar TPP tidak harus dipotong, yakni dengan mengefesiensikan program (kegiatan) di setiap instansi pemerintah.  

Selain efisiensi program (kegiatan) yang berbasis anggaran juga efisiensi kegiatan yang bersifat kualitatif seperti perjalanan dinas yang dianggap tidak penting (dianggap buang-buang anggaran). 

"Untuk mewujudkan solusi tersebut maka perlu komitmen bersama, karena pemotongan TPP saat ini tidak tepat," ucapnya. 

Sumber: