Pemkab Garut Gelontorkan BTT Rp 20 Miliar untuk Penanganan Bencana Alam, Pencairan Tunggu Hasil Asesmen BPBD

Pemkab Garut Gelontorkan BTT Rp 20 Miliar untuk Penanganan Bencana Alam, Pencairan Tunggu Hasil Asesmen BPBD

GARUT, RADARTASIK.COM - Sejak awal tahun ini berbagai bencana sudah terjadi di Kabupaten Garut seperti longsor, banjir, pohon tumbang, pergerakan tanah, dan lainnya yang mengakibatkan beberapa infrastruktur termasuk rumah warga terdampak.

Pemkab Garut pun melakukan asesmen terhadap seluruh daerah yang selama ini terdampak bencana alam. Seperti kerusakan rumah maupun infrastruktur untuk diusulkan mendapatkan perbaikan dari anggaran biaya tak terduga (BTT).

Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana mengatakan, dirinya sudah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan asesmen terhadap semua wilayah yang terdampak.

BACA JUGA:Berbekal 5 Kursi Hasil Pileg, PKS Ajukan 2 Nama untuk Bertarung di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024

"Saya perintahkan BPBD untuk mengasesmen semua (semua wilayah yang terdampak bencana alam, Red)," paparnya, Senin 11 Maret 2024.

Nurdin menerangkan, pihaknya sudah mendapatkan laporan adanya bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut sejak beberapa waktu lalu seperti longsor, banjir, angin kencang, dan juga pergerakan tanah yang melanda sejumlah kecamatan.

Sekda Garut menyebutkan, wilayah yang terdampak tersebut sudah mendapatkan penanganan dari BPBD Garut dan selanjutnya menyiapkan anggaran untuk menanggulangi daerah yang terdampak bencana.

"Setelah diasesmen kemudian kita ambil data jelasnya, dan setelah itu kita geser anggaran dari BTT," bebernya.

BACA JUGA:Disebut Istrinya Sudah Tak Perkasa, Ayah di Tasikmalaya Cabuli Anak Tiri Selama 5 Tahun

Ia menambahkan, anggaran BTT Pemkab Garut saat ini dinilai kecil. Meski begitu Pemkab mendapatkan sumber anggaran lain diantaranya dari dana bagi hasil yang dinilai cukup membantu untuk menanggulangi bencana alam. "BTT kita di angka Rp 20 (miliar)," tambahnya.

Jelas Nurdin, permasalah bencana ini sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak, termasuk seluruh aparatur pemerintah struktural tingkat kecamatan yang harus bergerak cepat melaporkan apabila ada kejadian bencana alam di wilayahnya.

Ia berharap langkah pemerintah yang cepat tanggap ini bisa mengurangi risiko akibat bencana alam, terutama tidak menimbulkan korban jiwa. "Konteks kita tidak boleh ada nyawa hilang akibat bencana," tegasnya.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Aah Anwar Saefuloh menuturkan, sejumlah daerah yang dilaporkan mengalami bencana alam yakni Kecamatan Tarogong Kidul, Karangtengah, Malangbong, dan juga wilayah selatan Garut.

Sumber: