Honorer Diangkat PNS Tanpa Tes? Simak Baik-Baik Aturannya di Sini!

BACA JUGA: Ciri Keluarga Penerima Bansos Rp 20 Juta, Bagaimana Rumah Anda?

Anas mengakui dari berbagai hal penting yang sudah didiskusikan bersama stakeholders terkait, tetap harus diputuskan hal yang paling genting dalam penanganan tenaga non-ASN.

Anas menegaskan bahwa penanganan tenaga non-ASN bukan hanya menjadi urusan pusat tetapi juga pemerintah daerah.

Sebelumnya mantan Bupati Banyuwangi tersebut sudah menerima aspirasi dan membahas alternatif solusi penanganan tenaga non-ASN dengan asosiasi pemerintah daerah baik APPSI, APKASI, dan APEKSI. Termasuk juga dengan forum-forum tenaga non-ASN. 

”Kami sudah bertemu dengan para asosiasi bupati/wali kota. Teman-teman sudah memberikan beberapa alternatif salah satunya ada salary range untuk PPPK sesuai dengan kemampuan daerah,” terangnya.

BACA JUGA: Seleksi PPPK 2022 Kementerian ATR BPN Resmi Dibuka untuk 3.296 Formasi, Cek Rincian Jabatannya di Sini

Dalam raker dengan Komisi II DPR RI, Menteri Anas mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI kepada pemerintah dalam penanganan tenaga non-ASN.

Sumber: berbagai sumber