DPRD Soroti Perkembangan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang Dinilai Belum Maksimal

DPRD Soroti Perkembangan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang Dinilai Belum Maksimal

Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan anggotanya, DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar bimbingan teknis wawasan kebangsaan. Foto: humas DPRD--

Hal yang hampir sama terjadi dengan keberadaan BUMD milik Pemkab Tasikmalaya yang juga belum menjadi penyumbang signifikan bagi sumber PAD. 

"Artinya ini semua menjadi pekerjaan rumah bersama agar potensi-potensi tersebut bisa meningkatkan atau mendongkrak PAD, " kata Asep. 

Hal lain yang menjadi sorotan Asep adalah belum maksimalnya kehadiran investor yang menginvestasikan dananya di Kabupaten Tasikmalaya. 

BACA JUGA:PAN Kabupaten Tasikmalaya Targetkan Tujuh Kursi

“Jadi iklim investasinya harus lebih dimaksimalkan lagi kedepannya. Memang harus diakui sekarang baru mulai terbuka," tuturnya. 

Selanjutnya, soal birokrasi, Asep mengatakan harus disiapkan dan didorong agar kepemimpinan yang kuat benar-benar hadir di Kabupaten Tasikmalaya. 

Sehingga akan mampu menghadirkan birokrasi yang dapat memaksimalkan pelayanan kepada publik dan mampu memotivasi serta melahirkan paradigma baru bahwa birokrasi harus benar-benar menjadi pelayan publik. 

BACA JUGA:Tanggapi Somasi Pemilik Toko di Pasar Rel, Pemkot Minta Waktu Karena Lahan Milik PT KAI

"Kemudian mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Saya kita pemerintah harus juga fokus dalam menyelesaikan persoalan ini," ucapnya. 

Kemudian, hal lain yang ikut disoroti Asep adalah tentang kemandirian physical Kabupaten Tasikmalaya, yang masih jauh dan tergantung transfer dari pusat.

"Akibatnya ketika pemerintah pusat menyuruh mengangkat PPPK maka itu menjadi beban APBD, dan otomatis ada sumber anggaran yang harus dipangkas," ungkapnya. 

BACA JUGA:Tanggal 16 dan 17 Agustus, Sarana Olahraga di Dadaha Ditutup

Hal terakhir yang disoroti Asep adalah terkait pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tasikmalaya, yang masih menjadi salah satu yang rendah di tingkat Jawa Barat.

"Masalah IPM ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan faktor pendukungnya itu adalah pendidikan kesehatan, infrastruktur dan daya beli masyarakat," jelas dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: