KNPI Cihideung Bersuara: Dinas Terkait yang Tangani Proyek Semi Pedestrian HZ Dinilai Tak Kompak
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Proyek pengerjaan semi pedestrian Jalan HZ Mustofa dan pedestrian Jalan Cihideung mendapatkan sorotan Ketua DPK KNPI Kecamatan Cihideung, Acep Fikron Hasan.
Acep Fikron Hasan menyoroti pembangunan 'Maliboro versi Kota Tasikmalaya' sudah turun Surat Perintah Kerja sejak 27 Juni 2022, namun pengerjaannya baru dimulai Minggu 17 Juli 2022 malam.
Menurut Acep Fikron Hasan, anggaran fantastis di proyek itu yang baru turun hanya anggaran awal senilai Rp 4,4 miliar.
Itu pun pengerjaan harus selesai selama 110 hari kerja dan ditargetkan sampai perempatan Cihideung ke samping toko Asia kecil. Ditargetkan jug harus selesai di bulan Oktober untuk digunakan di acara puncak Hari Jadi Kota Tasikmalaya.
"Lagi-lagi permasalahan terkait sosialisasi yang saya tanggapi beberapa hari ke belakang terkait penduduk sekitar dari mulai para pedagang, para PKL, para pemilik toko dan para tukang parkir. Saya kira kemarin sudah selesai," paparnya, Rabu 20 Juli 2022.
BACA JUGA: Ini Alasan Mengapa Proyek Semi Pedestrian Jalan HZ, Kota Tasikmalaya, Dikerjakan Siang dan Malam
Tapi, menurut dia, fakta di lapangan ketika ada pengerjaan langsung masih ada upaya protes dari para pedagang dan tukang parkir.
"Yang bikin lucu lagi ketika para pedagang dan tukang parkir melakukan protes di lapangan, jawaban si pengerjaan malah mempersilahkan menanyakan langsung ke dinas-dinas terkait tidak bisa menjawab dan menjelaskan kepada yang protes langsung," terangnya.
BACA JUGA: Memaksa Parkir di Badan Jalan HZ, Pengemudi Terancam Sanksi Tegas
Dia melihat dari hal tersebut belum ada sinkronisasi untuk beberapa dinas terkait yang mengerjakan proyek ini, dalam artian kekompaknya masih payah.
"Dan terkesan di bola pingpongkan dan malah silih tuduh antar dinas-dinas terkait. Kekompakannya payah," bebernya.
Dia menambahkan, dengan nilai proyek yang fantastis, kata dia, mending anggarannya dipakai untuk pemulihan ekonomi dari masa transisi Covid-19, mengingat Kota Tasik saat ini masih tercatat penduduknya kota termiskin di Jawa Barat.
"Dari pada dipaksakan pengerjaan yang mengedepankan eksistensi tanpa esensi yang malah menuai pro dan kontra, malah menambah jujutan masalah aja di kota Tasikmalaya ini," sarannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: