Pemkot Tasikmalaya Terus Siapkan Skema 'Menyelamatkan' THL

Radartasik, KOTA TASIK – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya menyiapkan skema ‘menyelamatkan’ tenaga harian lepas (THL).

Pemkot menyiapkan langkah agar mereka masih bisa bekerja di lingkungan pemerintahan, di tengah rencana pemerintah pusat menghapus THL dan honorer.

Pemkot, kini tak hanya gencar melakukan pendataan THL maupun honorer. Namun, konsultasi untuk mencari solusi terbaik bagi THL terus dilakukan.

"Jadi kita terus melalukan konsultasi kaitan arahan kebijakan pusat tersebut untuk ikut ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," ujar Sekda Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan, Selasa (28/06/22).

BACA JUGA:Lelang 4 Jabatan di Pemkot Tasikmalaya Jangan Berlandaskan Kedekatan dan Kekerabatan

"Hanya P3K kan saat ini formasinya untuk pendidikan dan kesehatan. Nah kita konsultasi ini ke pusat bisa atau tidak misalnya ada formasi di luar kesehatan dan pendidikan untuk P3K," sambungnya.

Sedangkan kebutuhan pegawai THL itu tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan programer, operator komputer dan lainnya.

BACA JUGA:Belasan Pejabat Berebut 4 Kursi Kepala SKPD Pemkot Tasikmalaya, Berikut Nama-nama yang Lolos Seleksi

"Kemudian arahannya kan di luar itu dilakukan masuk ke outaourching. Nah outsourching ini harus diidentifikasi untuk pekerja apa saja? Kan saat ini yang sudah berjalan itu untuk satpam, tenaga kebersihan, sopir dan lainnya," terangnya.

Dia menambahkan, hal tersebut yang kini terus dikonsultasikan ke pemerintah pusat agar ada kepastian.

BACA JUGA:Siap-siap, Pemkot Tasik Lelang Pengganti 4 Kursi Jabatan SKPD yang Masih Kosong  

"Harapan kita, ya mereka masih tetap bisa bekerja di Pemkot. Karena memang SDM pegawai terbatas, maka OPD itu terbantu dengan teman-teman non ASN ini. Kalau mereka tidak ada, kinerja kita terganggu. Sehingga kita cari solusinya dan dikonsultasikan," tambahnya.

BACA JUGA:AWAS! Hibah Pemkot Tasikmalaya Rp 19 Miliar Tanpa Potongan, Tidak Ada ‘Mister Klaim’

Dia berharap, dalam waktu dekat pemerintah pusat bisa memberikan kepastian. 

Sumber: