Nandang: Hibah DMI Kental Politik, Dewan Kemakmuran Masjid Belum Memberikan Komentar

RADARTASIK, TASIKMALAYA – Pemerhati anggaran dan anggota DPRD menilai pemberian hibah Rp 5 miliar terhadap Dewan Masjid Indonesia (DMI) dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kurang tepat. Pasalnya, keputusan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengefisienkan anggaran. 

Pemerhati kebijakan ang­garan Nandang Suherman menilai pembagian hibah memang lebih ke pertim­bangan politik kepala daerah dan terkait juga ”saham” politik pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

”Boleh jadi jaringan DMI lebih riil dalam memberikan ’suara’ di Pilkada kemarin. Dalam konteks Tasik, warga yang terorganisir itu banyak benderanya,” kata Nandang kepada Radar, Jumat (20/5/2022).

BACA JUGA: KH Tetep: Soal Dermaga Pamayangsari, Pemerintah Provinsi Jabar Harus Realisasikan Keinginan Nelayan Tasela

Menurut dia, jaringan DMI pasti ada dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta lainnya. Namun untuk menjaring suara sepertinya DMI lebih aktif bersentuhan langsung dengan pemilik suara (warga). ”Melihat besaran hibah seperti itu, boleh jadi ‘advokasi’, pengurus DMI juga lebih intens kayaknya melakukan komunikasi,” tuturnya.

Dia menyebutkan, hibah secara normatif harus mempertimbangkan dengan misi negara. Artinya organisasi yang menerima hibah memang melakukan kegiatan yang menjalankan misi negara. 

”Misi dan tujuan negara adalah meningkatkan kesejahteraan, salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan di antaranya pendidikan. Barangkali konteks ini berkaitan dengan manfaat langsung suara yang diraupnya,” selorohnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Saepuloh mengatakan harusnya alokasi hibah itu didistribusikan dengan memegang prinsip objektif dan proporsional. Bukan karena kepentingan atau kedekatan politik.

Maksudnya, kata dia, harus dilihat sejauh mana peran aktif dan kontribusi ormas tersebut di masyarakat. Idealnya bupati itu harusnya memahami masih banyak program yang memerlukan intervensi anggaran lebih daripada membeli N-Max untuk DMI. Urgensinya apa?

BACA JUGA: Wagub Uu Ruzhanul Ulum Bertemu Dedi Mulyadi, Perjuangkan Pelebaran dan Pengerukan Dermaga Pamayangsari, Tasik

Seperti contoh di dunia pendidikan, masih banyak ruang kelas yang rusak, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan. ”Kita kekurangan 200 lebih kepala sekolah, dan masih banyak yang lainnya. Atau pemerintah juga serius mem-follow up Perda Pesantren. Jangan sampai jadi perda ompong, realisasi dari segi intervensi anggaran ke pesantren kan kita belum ada,” ujarnya.

Dia menambahkan, contoh yang lain kebutuhan dasar pelayanan kesehatan pembangunan rumah sakit penyangga itu butuh dana. Seperti penyelesaian jalan akses ke calon rumah sakit di Kecamatan Cikatomas yang hampir delapan tahun ini belum di sentuh. ”Jadi menurut saya, pemberian N-Max itu belum tepat saat ini,” katanya. 

Diberitakan Radar sebelumnya, Bupati Tasikmalaya H Ade Sudianto memberikan perhatian khusus kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tasikmalaya dengan menggelontorkan bantuan hibah senilai Rp 5 miliar. Sedangkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) mendapatkan Rp 1,8 miliar dan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah menerima Rp 300 juta. 

Analis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya Lina Rohmawati menjelaskan hibah DMI lebih besar daripada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam NU dan Muhammadiyah karena yang menentukan anggaran bukan di Kesbangpol. Melainkan limpahan dari Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda). Penentu jumlah besaran hibahnya juga diputuskan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) yaitu sekretaris daerah (sekda) dan bupati. 

Sumber: