KH Tetep: Soal Dermaga Pamayangsari, Pemerintah Provinsi Jabar Harus Realisasikan Keinginan Nelayan Tasela

Radartasik, TASIKMALAYA – Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan XV (Kota dan Kabupaten Tasikmalaya), Drs KH Tetep Abdulatip meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat merealisasikan keinginan nelayan Tasikmalaya Selatan yang saat ini membutuhkan dermaga perahu representatif. 

"Dermaga (Pamayangsari) ini sangat potensial untuk kemudian terus dikembangkan demi meningkatkan perekonomian masyarkat nelayan, tetapi juga saat ini Pemerintah Provinsi (Jabar) tengah fokus membangun pelabuhan di daerah Cimanuk, Cikalong," kata KH Tetep Abdulatip kepada radartasik.disway.id, Sabtu (21/5/2022).

Meskipun begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus mengambil langkah pelebaran dan pengerukan Dermaga Pamayangsari yang sudah over loud dan dangkal. 

BACA JUGA: Wagub Uu Ruzhanul Ulum Bertemu Dedi Mulyadi, Perjuangkan Pelebaran dan Pengerukan Dermaga Pamayangsari, Tasik

"Apalagi animo masyarakat itu cukup besar untuk menjadikan Pamayangsari itu sebagai pusat nelayan di Kabupaten Tasikmalaya," ungkap KH Tetep Abdulatip.

Melihat animo tersebut, kata KH Tetep Abdulatip, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus sangat merespons terhadap keinginan masyarakat nelayan Tasela itu. 

"Paling tidak bis memperluas dermaga itu agar perahu masyarkat nelayan bisa tertampung," kata KH Tetep Abdulatip menyarankan.

Ke depannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga selain memperluas Dermaga Pamayangsari juga bisa lebih meningkatkan fasilitas agar perahu-perahu yang ukurannya lebih besar bisa masuk dan bersandar.  

"Apalagi kan laut di Tasikmalaya Selatan ini merupakan laut luas (dalam) yang bisa dilewati oleh kapal besar. Kita saat ini harus memfasilitasi nelayan kita," ungkap legislator dari PKS ini.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat agar keinginan masyarakat nelayan Tasela soal pelebaran dan pengerukan Dermaga Pamayangsari bisa direalisasikan. 

"Itu akan kita komunikasikan, karena kewenangannya ada di Komisi II untuk dermaga ini. Kalau untuk pembangunanya ada di Komisi IV," kata KH Tetep Abdulatip. (ujang nandar / radartasik.disway.id)

 

Sumber: