750 M dari Provinsi untuk Pemkab Tasik

750 M dari Provinsi untuk Pemkab Tasik

RADARTASIK.COM, SINGAPARNA — Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan Bantuan Provinsi (Banprov) Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 750 miliar. Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan H Arip Rachman kepada Radar, Minggu (27/6/2021).


Kata Arip, banprov untuk Pemkab Tasikmalaya ini cukup besar dibandingkan daerah-daerah lainnya. Maka dari itu, anggaran ini harus benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

“Banprov dengan nilai Rp 750 miliar lebih ini harus tepat sasaran. Karena kita melihat saat ini infrastruktur jalan masih banyak yang rusak dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Kemudian peningkatan standar pelayanan kesehatan dan pendidikan pun harus lebih baik lagi,” kata dia, mengharapkan.

Menurut dia, peningkatan standar pelayanan kesehatan tentunya harus diprioritaskan di tengah pandemi Covid-19 yang terus meningkat. Apalagi Kabupaten Tasikmalaya jumlah yang terpapar Covid-19 saat ini terus mengalami peningkatan, artinya harus ada keseriusan dalam penanganannya.

“Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, pemerintah daerah harus tepat menentukan skala prioritas. Mana yang didahulukan dan yang menjadi skala prioritas, itu harus benar-benar tepat sasaran,” kata dia.

Maka dari itu, Arip berharap peran DPRD Kabupaten Tasikmalaya harus mampu mengawasi terealisasinya anggaran banprov sebesar Rp 750 miliar. “Intinya kami berharap realisasinya harus tertib dan tepat sasaran. Terutama dalam pemulihan ekonomi,” kata dia, menambahkan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ami Fahmi ST memebenarkan bahwa Pemkab Tasik menerima banprov Rp 750 miliar yang harus tepat sasaran dalam realisasinya.

Menurut Ami, pemerintah daerah harus mempunyai grand desain terkait penggunaan banprov, sehingga output-nya tidak mubazir.

“Karena anggaran banprov itu sudah jelas kegiatannya dan pengajuannya tidak dibahas sama-sama dengan DPRD. Ya kita mendorong supaya tepat sasaran, dipilih skala prioritasnya, jadi harus difilter penggunaannya,” harapnya.

Kata dia, pemerintah daerah harus bisa menentukan mana belanja modal atau belanja publiknya. Seperti infrastruktur dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Intinya harus pintar memprioritaskan dalam membelanjakan anggaran banprov ini.

“Skala prioritasnya bisa untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang menjadi belanja wajib. Dengan banprov yang nilainya besar agar bisa digunakan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 juga dalam bidang kesehatannya,” kata dia.

Sementara itu, saat dikonfirmasi soal Banprov Jabar untuk Kabupaten Tasikmalaya Rp 750 miliar, Sekretaris Badan (Sekban) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya Aam Rahmat Selamet belum memberikan keterangan. “Besok ke kantor aja,” singkatnya. (dik)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: