TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya mengantisipasi menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di taman Alun-Alun Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 11 Juli 2024.
Upaya antisipasi ini dilakukan dengan rutin menggelar patroli. Dalam razia tersebut, Satpol PP berusaha mencegah PKL masuk ke area publik.
Namun, dalam patroli ini mereka tetap mengedepankan pendekatan humanis. Peneguran dilakukan secara sopan dan tetap memanusiakan para PKL.
Kepala Bidang Trantibum pada Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, Dany Ramdani, menyatakan bahwa patroli dilakukan hampir setiap hari, tepatnya setelah apel pagi.
BACA JUGA:Promo Diskon Tiket Kereta, Berikut Daftar Tarif dan Rute KA Promo Juleha
Anggotanya langsung terjun ke lapangan, termasuk ke Alun-Alun Singaparna, untuk melakukan patroli dan penertiban.
"Setiap hari kami mengagendakan patroli di sana, dimulai setelah apel pagi. Bahkan, anggota kami ditempatkan di sana," kata Dany.
Meskipun sulit, PKL tetap ditertibkan. Saat ada petugas, mereka seolah menurut dan berdiam diri. Namun, setelah petugas Satpol PP pergi, mereka kembali lagi ke area yang dilarang.
"Biasa, kalau PKL itu sebagian bandel. Setelah ditertibkan, mereka masuk lagi ke lokasi yang dilarang," tambahnya.
BACA JUGA:Ini Daftar Kecamatan yang Paling Banyak HIV/AIDS di Kabupaten Tasikmalaya
Meskipun menjengkelkan, petugas Satpol PP tetap bertugas dengan humanis dan tidak terpancing situasi. Mereka memahami bahwa PKL mencari nafkah untuk keluarga mereka.
Pihak Satpol PP juga terus berkoordinasi dengan Dinas UMKM Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya guna melakukan pembinaan lebih lanjut. Karena penanganan pembinaan berada di bawah kewenangan Dinas Perdagangan.
"Kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk pembinaan PKL selanjutnya. Sebab, itu ada di bawah dinas Indag," jelas Dany.
Jika terjadi penertiban, Satpol PP bercermin dari penertiban pedagang di kawasan Puncak Bogor, di mana selain pendekatan persuasif, juga tersedia area relokasi yang sudah disiapkan pemerintah daerah. Sehingga, penertiban berlangsung aman dan lancar.