Sebagai kilas balik, di hadapan Komisi II DPR RI, Abdullah Azwar Anas pernah menyampaikan tiga alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN.
”Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas,” urai dia pada Senin 21 November 2022.
Dalam solusi alternatif yang ditawarkan tentu ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak.
”Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” beber Anas kala itu.
Alternatif solusi pertama, papar dia, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Apabila seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi ASN tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar.
Selain itu, tambah dia, tentu ada tantangan karena masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut.
Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat,” ujarnya.
BACA JUGA: Soal Usulan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Kades Padawaras: Bukan Tidak Berdasar
Alternatif solusi kedua, tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya. Namun, opsi ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik.
Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik.
Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan prioritas.
BACA JUGA: Ini Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kartu Prakerja 2023, Cek di Sini Jadwal Lengkapnya Juga
Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan.
Prioritas ini dirumuskan, kemudian dilakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan.