Dengan demikian, didapatkan hasil pendataan non-ASN pada instansi pusat maupun daerah pasca uji publik yaitu sebanyak 2.360.723 orang.
”Perlu dipahami bahwa pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN,” tegasnya.
BACA JUGA: 2.834 Personel Amankan Nataru, Kapolres Garut Berharap Zero Kecelakaan Laut
Anas mengakui dari berbagai hal penting yang sudah didiskusikan bersama stakeholders terkait, tetap harus diputuskan hal yang paling genting dalam penanganan tenaga non-ASN.
Anas menegaskan bahwa penanganan tenaga non-ASN bukan hanya menjadi urusan pusat tetapi juga pemerintah daerah.
Sebelumnya mantan Bupati Banyuwangi tersebut sudah menerima aspirasi dan membahas alternatif solusi penanganan tenaga non-ASN dengan asosiasi pemerintah daerah baik APPSI, APKASI, dan APEKSI. Termasuk juga dengan forum-forum tenaga non-ASN.
”Kami sudah bertemu dengan para asosiasi bupati/wali kota. Teman-teman sudah memberikan beberapa alternatif salah satunya ada salary range untuk PPPK sesuai dengan kemampuan daerah,” terangnya.
Dalam raker dengan Komisi II DPR RI, Menteri Anas mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI kepada pemerintah dalam penanganan tenaga non-ASN.
Pengadaan ASN 2023
Namu, sebelum perubahan RRU ASN disahkan menjadi undang-undang, pemerintah tetap merancang pengadaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023. Salah satunya untuk tenaga guru dan kesehatan.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN tahun 2023.
BACA JUGA: Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Wakil Wali Kota Kaget saat Pemkot Banjar Sidak ke Pasar Banjar
”Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas, dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya,” ujar Anas dalam acara Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2023, di Jakarta, belum lama ini.
Dirilis Humas Kementerian PAN RB bahwa rakor tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
”Kami berterima kasih kepada Pak Menkes dan Pak Mendikbud karena komitmennya tinggi untuk memperbaiki data dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan guru. Tentu ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah,” imbuh mantan Bupati Banyuwangi tersebut.