Jaman Tasikmalaya Kritik Kebijakan Cut-Off APBD, Sebut Hambat Pembangunan dan Ekonomi Lokal

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Ketua Dewan Pimpinan Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Tasikmalaya, Givan Alifia Muldan, menilai kebijakan Cut-Off Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberlakukan Bupati Tasikmalaya sejak 22 Juni 2025 berisiko menghambat pembangunan dan memperlemah ekonomi lokal.

Kebijakan Cut-Off ini menghentikan sementara realisasi belanja APBD hingga pengesahan APBD Perubahan. 

Pemkab menyebutnya sebagai langkah efisiensi anggaran, namun Givan menilai narasi tersebut hanya hemat di atas kertas tanpa mempertimbangkan dampak lapangan.

“Efisiensi seharusnya memaksimalkan hasil dengan sumber daya terbatas. Jika dilakukan tanpa kajian matang, justru bisa memperlambat pembangunan, melemahkan daya beli masyarakat, dan memicu stagnasi pelayanan publik,” tegas Givan.

BACA JUGA:Kemudahan di Ujung Jari: Kenali Aplikasi BRImo dari BRI

Berdasarkan data Jaman Tasikmalaya, kebijakan ini telah menurunkan serapan anggaran, menunda proyek infrastruktur vital, serta memperlambat program pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial. 

Dampaknya, peredaran uang di daerah melambat, daya beli masyarakat menurun, dan efek pengganda belanja daerah melemah.

Givan menyebut kebijakan ini bertolak belakang dengan target percepatan pembangunan dan penguatan daya saing daerah. 

“Efisiensi bukan berarti memutus nadi pembangunan. Pemangkasan tanpa peta jalan jelas ibarat memutus aliran darah ke organ vital. Terlihat hemat, tapi bisa melumpuhkan fungsi esensial,” ujarnya.

BACA JUGA:Lewat BRIlink, PMI di Desa Talang Pangeran Mudah Kirim Uang ke Kampung Biaya Murah Cepat Sampai

Ia memprediksi Cut-Off APBD dapat memunculkan tiga dampak besar: melemahnya ekonomi lokal, terhentinya proyek pembangunan, dan turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sebagai solusi, Jaman Tasikmalaya menawarkan tiga langkah alternatif:

1. Keterlibatan Publik dan Stakeholder – Melibatkan DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dalam forum konsultasi terbuka untuk menentukan prioritas bersama.

2. Selective Spending – Memangkas anggaran hanya pada pos yang tidak mendesak dan mengalihkan dana ke program berdampak langsung bagi masyarakat.

Sumber: