Hadapi Pemangkasan Anggaran, Pemkot Tasikmalaya Genjot Potensi PAD dan Efisiensi OPD
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra saat diwawancara usai membuka Bedah Buku Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Gedung Creative Center, Dadaha, Senin 13 Oktober 2025. rezza rizaldi / radartasik.com--
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pemerintah Kota TASIKMALAYA tengah menyiapkan langkah efisiensi dan strategi penyesuaian anggaran setelah adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp219 miliar.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, mengungkapkan hal itu usai membuka Bedah Buku Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Gedung Creative Center, Dadaha, Senin 13 Oktober 2025.
“Dana transfer ke daerah mengalami pemotongan sebesar Rp219 miliar, tadi sudah kami bahas dalam rapat pimpinan. Karena Pak Wali sedang ke Jakarta, saya yang memimpin rapat pagi tadi,” ujar Diky.
Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah diminta menginventarisasi kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bisa diefisienkan tanpa mengganggu program prioritas.
BACA JUGA:Sudah 3 Bulan Berlalu, Unsil Tasikmalaya Masih Tunggu Keputusan Sanksi Dosen Terduga Kasus Kekerasan
“Instansi bisa menyesuaikan. Nanti pimpinan akan menentukan mana kegiatan yang harus berlanjut dan mana yang bisa ditunda,” tambahnya.
Diky menegaskan, pemotongan ini akan berdampak luas, termasuk pada program hibah, pokok pikiran DPRD (pokir), dan belanja rutin pejabat.
Namun, Pemkot Tasikmalaya tidak ingin terjebak dalam keluhan, melainkan mencari solusi.
“Kita harus berpikir bagaimana mencari tambahan anggaran dari sumber lain. Pertama, dengan membenahi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kedua, menciptakan potensi PAD baru,” tambahnya.
BACA JUGA:Raksa Budaya Santun Jadi Simbol Perayaan HUT ke-24 Kota Tasikmalaya yang Dekat dengan Warga
Ia juga menyebut, TAPD sudah memiliki gambaran sektor mana yang berpotensi mengalami pemangkasan, meski masih menunggu usulan penyesuaian dari masing-masing OPD untuk disinkronkan.
“Ini bukan kehendak pimpinan, tapi kondisi yang harus kita hadapi bersama. Dinas-dinas tetap diminta memberikan rekomendasi program mana yang bisa dirasionalisasi lagi dan mana yang tidak,” kata Diky menegaskan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: