Golkar Kritik Kinerja RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2025: Banyak Target Belum Tercapai

Golkar Kritik Kinerja RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2025: Banyak Target Belum Tercapai

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian. istimewa--

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyoroti realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 yang dinilai masih jauh dari harapan. 

Anggota Fraksi Golkar, Dani Fardian, mengungkapkan bahwa banyak target pembangunan yang belum tercapai, terutama di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Menurut Dani, selama lima tahun pelaksanaan RPJMD, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya mencapai 69,00, jauh di bawah target 80,05. 

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi yang seharusnya berada di kisaran 5-6 persen, hanya berhasil mencapai 4,69 persen. 

BACA JUGA:Inilah Pengganti Kapas untuk Make Up yang Aman dan Ramah Lingkungan

“Untuk pengentasan kemiskinan, target menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 7 persen belum tercapai, dengan realisasi masih di atas 10 persen,” ujarnya, Minggu 27 Oktober 2024.

Ia juga menyoroti peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya, dari 311.848 orang pada 2019 menjadi 378.958 orang pada 2023.

Dari segi infrastruktur, sejumlah proyek besar yang masuk dalam RPJMD belum terealisasi, antara lain pembangunan Terminal Tipe B Singaparna, jalan lingkar utara-selatan Singaparna, jalur Bojongkapol-Cihanura, dan sport center regional di Ciawi. 

Selain itu, rencana pembangunan pelabuhan di pantai selatan, RSUD Karangnunggal, RSUD Ciawi, dan RSUD Manonjaya juga belum menunjukkan kemajuan signifikan.

BACA JUGA:Inilah Daftar Nomor Punggung Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia 2025

Dani menambahkan, angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya masih menduduki peringkat ke-4 di Jawa Barat. 

Selain itu, utang pemerintah daerah kepada sejumlah rumah sakit mencapai Rp57 miliar, yang berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan. 

“RSUD KH. Zainal Musthafa mengalami kesulitan membayar utang jangka pendeknya. Rincian utang tersebut mencakup RSUD KH. Zainal Musthafa sebesar Rp43 miliar, RSUD Dr. Soekarjo Rp13 miliar, Hasan Sadikin Rp1,4 miliar, dan Cicendo Rp45 juta,” jelas Dani.

Golkar berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan dan memenuhi target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: