Pembangunan SMA Negeri di Bungursari Kota Tasikmalaya Diduga Ada yang Jegal, Dana Rp 6 Miliar Tak Diserap

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Sejak tahun 2018, Forum Bungursari telah mengusulkan pembangunan SMA Negeri di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 6 miliar, dana tersebut tidak terserap hingga kini.

Penasihat Forum Bungursari, Tatang Sutarman, menyebut adanya penolakan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Ia menduga, penolakan ini terkait dengan kepemilikan sekolah swasta di Kecamatan Bungursari oleh seorang anggota DPRD.

BACA JUGA:Timnas Indonesia Akui Keunggulan Irak dengan Skor 0-2, Gol Tercipta di Babak Kedua, Jordi Amat Kartu Merah

"Pada 2018, sempat diajukan di Kelurahan Sukajaya. Ada isu bahwa Pak Aslim (Ketua DPRD, Red) keberatan karena terlalu dekat dengan sekolah miliknya. Padahal, jika ada hibah dari provinsi, tinggal dibangun," kata Tatang kepada Radar Tasikmalaya, kemarin Rabu 5 Juni 2024.

Tatang menyebutkan bahwa alokasi anggaran Rp 6 miliar tersebut tidak digunakan karena penolakan ini.

"Pak Aslim tidak mau menandatangani. Ada ketakutan terhadap adanya sekolah negeri di Bungursari. Kami berencana menggeser lokasi ke Kelurahan Bungursari," lanjutnya.

Forum Bungursari telah berupaya berkomunikasi dengan dua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga dan Ali Rasyid, yang membidangi sektor kesejahteraan masyarakat termasuk pendidikan. Namun, menurut Tatang, tanggapan dari keduanya sangat minim.

BACA JUGA:Seluruh MWC Sepakat Dukung Satu Nama Kader NU di Pilkada 2024 Kota Tasikmalaya, Siapa Dia?

"Komunikasi dengan Pak Yod dan Pak Ali Rasyid sulit. Tidak pernah bertemu," ujar Tatang. 

Ia merasa bahwa koordinasi antara anggota DPRD Kota Tasikmalaya dan DPRD Jawa Barat tidak berjalan dengan baik.

Menurut Tatang, anggota DPRD seharusnya melayani masyarakat dengan optimal, terutama untuk kepentingan pendidikan anak-anak di Kota Tasikmalaya. 

"Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia mana? Selama ini berdirinya Kota Tasik, kami merasa dimarjinalkan. Mengapa mereka seolah-olah menutup mata dan telinga terhadap kebutuhan publik?" tandasnya.

Sumber: