Perangkat Desa Tuntut Kesejahteraan dan Libur Tiap Hari Sabtu, Asda I: Saya Sebagai Jaminannya

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) se-Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi ke Kantor Bupati, Rabu 17 Mei 2023. 

Ribuan perangkat desa tuntut kesejahteraan dan libur tiap hari Sabtu. Tuntutan tersebut sebelumnya sudah dijanjikan Pemerintah Daerah.

Ketua PPDI, Nanang Sarifudin menyampaikan, aspirasi dan harapan perangkat desa tuntut kesejahteraan dan libur tiap hari Sabtu karena selam ini tidak adanya libur. 

"Tuntutan kami yakni libur tiap hari sabtu, atau dalam satu minggu itu lima hari bekerja," katanya kepada wartawan, Rabu 17 Mei 2023.

BACA JUGA:RSHS Bandung Kembali Buka Layan Transplantasi Ginjal, Pencangkokan Ginjal Bisa dari Orang Meninggal

Tuntutan tersebut juga diminta dituangkan pada peraturan bupati, yang sebelumnya dijanjikan sejak bulan Oktober lalu. "Hingga saat ini janji itu belum direalisasikan bahkan belum di tandatangani Perbup-nya," kata.

Nanang menyebut, meski perangkat desa di Kabupaten Tasikmalaya libur tiap hari Sabtu, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. 

"Tetap lancar, karena pelayanan itu sifatnya administaratif, termasuk hari ini tetap ada pelayanan, meski kita melaksanakan aksi," kata dia.

Soal peningkatan kesejahteraan, karena selama  ini penghasilan yang didapat hanya Rp  2.050.000 setiap satu bulannya. 

BACA JUGA:Penyebar Video Heboh Pasti Kena ’Kepret’ Kalau Nonton Video Buya Yahya tentang Ciri Ini

"Mana cukup pak satu bulan segitu. Apalagi dengan kondisi saat ini yang serba mahal. Kesejahteraan ini juga menjadi aspirasi kita semua, kami minta direalisasikan," kata Nanang.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Setda Kabupaten Tasikmalaya, Nana Heriyana menyampaikan, aspirasi dari PPDI sudah ditindaklanjuti. Bahkan surat keputusannya menunggu disahkan dengan ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya.  

"Sebetulnya Pak Bupati ingin menghadiri aksi ini, namun masih ada tugas di Jakarta, makanya saya  ditugaskan di sini," kata Nana.

Nana menyebut, SK atau Perbup itu segera ditandatangani Bupati. “Saat ini Kepala Dinas Pemerintahan Desa tengah menunggu Pak Bupati. Saya sebagai jaminannya, kalau saya bohong dan tidak ditandatangani, bisa tuntut saya," kata Nana.

Sumber: