HORE...!! Ada 3 Bantuan Jelang Ramadhan 2023, Ini Masyarakat yang Jadi Sasaran

JAKARTA, RADARTASIK.COM – Pemerintah sudah memutuskan untuk memberikan 3 bantuan jelang Ramadhan 2023.

Tiga bantuan jelang Ramadhan 2023 antara lain bantuan beras dan telur serta daging ayam selama 3 bulan.

Siapa masyarakat yang jadi sasaran bantuan jelang Ramadhan 2023? Sasaran bantuan adalah desil yang memperoleh PKH (program keluarga harapan) dan BPNT (bantuan pangan non tunai) tahun ini.

Bantuan ini diberikan dengan alasan memasuki periode bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2023 akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan.

BACA JUGA: ENAKNYA! Uang Bansos Langsung Diantar Door to Door ke Rumah, Skema Pencairan Bansos Tahun 2023

Rencana pemberian bantuan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Saat itu ia hadir secara virtual dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu 5 Maret 2023.

Sedangkan terkait GNPIP tahun 2023, Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tetap waspada, antisipatif dan terus memperkuat ketahanan domestik dalam mencermati kondisi perekonomian global saat ini.

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan oleh IMF (International Monetary Fund) akan melambat dari 3,4 persen pada tahun 2022 menjadi 2,9 persen pada tahun 2023.

BACA JUGA: ASYIKNYA, Bansos Langsung Diantar ke Rumah, Skema Baru Pencairan PKH dan BPNT Tahun 2023

Melalui bauran berbagai kebijakan fiskal dan moneter seperti Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu Cipta Kerja dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) diharapkan mampu memberikan kepastian.

Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan peningkatan investasi sebagai bagian dari strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Ketahanan sektor eksternal juga menjadi perhatian pemerintah, terutama untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi terutama dari inflasi impor yang saat sekarang terutama dari harga-harga energi.

”Dalam hal ini tentu likuiditas menjadi penting. Dan sekali lagi pemerintah dalam pengaturan Devisa Hasil Ekspor ini sedang merevisi PP Nomor 1 tahun 2019,” ungkap dia dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sumber: