Semalam, Rakor Forkopimda Membahas Pemilu 2024, Ini Pesan Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf

Semalam, Rakor Forkopimda Membahas Pemilu 2024, Ini Pesan Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf

Wali Kota Tasikmalaya, H Muhammad Yusuf saat menghadiri Rakor Forkopimda di Bale Kota, Rabu 09 November 2022 malam. Foto: rezza rizaldi / radartasik.com--

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Semalam, digelar rakor Forkopimda membahas Pemilu 2024. Ini pesan Wali Kota Tasikmalaya, H Muhammad Yusuf.

Wali Kota Tasikmalaya, H Muhammad Yusuf mengatakan, dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin.

"Atau bisa dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi," ujar Muhammad Yusuf saat memberikan sambutan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan seluruh kepala OPD dan seluruh camat, Rabu 09 November 2022 malam.

Melalui pemilu, kata Muhammad Yusuf, rakyat memilih pemimpin maupun wakilnya untuk diserahi mandat kedaulatan rakyat, mengurusi negara atau daerah. 

"Namun demikian, tidak dapat kita pungkiri dalam realitas demokrasi kita saat ini, semakin banyak masyarakat yang semakin jauh dan menganggap pemilu tidak penting," terang Muhammad Yusuf.

"Bahkan semakin lama masyarakat semakin sinis terhadap Pemilu, sehingga mengakibatkan menurunnya partisipasi masyarakat dan meningkatnya angka golput," sambung Muhammad Yusuf.

Selaras dengan itu, Muhammad Yusuf berharap kepada seluruh penyelenggara Pemilu, terutama Bawaslu untuk menumbuhkan pengawasan independen berbasis masyarakat, baik melalui unsur LSM, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

"Juga menjadi sesuatu yang penting karena dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi akurat, dan wilayah pantau yang lebih luas dan beragam, serta dapat menjadi penyeimbang penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya," tambah Muhammad Yusuf 

Namun demikian, jelas Yusuf, sistem pengawasan berbasis masyarakat juga memiliki koridor hukum dan mekanisme yang harus dipatuhi, sehingga diharapkan tidak menimbulkan sikap provokatif, pembohongan publik, dan  tindakan anarkis.

"Menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat," jelas Muhammad Yusuf. 

Maka, Yusuf meminta dilakukan edukasi pendidikan politik yang masif kepada masyarakat. Sebab melalui pendidikan politik yang benar dia yakin akan menjadikan masyarakat lebih cerdas dalam berpikir, bersikap, dan bertindak terhadap perhelatan politik bangsa.

"Serta menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang berkarakter, tidak apatis serta memiliki prinsip-prinsip kebangsaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945," tukasnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: