Kado Muktamar

Yang Anda belum tahu: apakah akan ada perubahan jumlah anggota komite sentral di politbiro partai. 

Lebih 15 tahun lalu, ketika saya tinggal di sana, sudah mendengar pemikiran ini: jumlah anggota komite sentral yang 9 orang itu perlu dikurangi. Secara bertahap. Menjadi 7 orang. Lalu, yang terbaik, menjadi 5 orang saja.

DPP Partai Komunis Tiongkok (Politbiro) terdiri dari 25 orang. Ditambah 25 orang lagi dengan status anggota pengganti. Hanya segitulah pengurus plenonya. Efisien sekali. Bandingkan dengan pengurus pleno DPP partai di Indonesia. Ada yang lebih 100 orang.

Dari 25 orang itu yang masuk komite sentral hanya 9 orang. Mereka itulah yang menjadi pengurus harian. 

Itu pun dianggap terlalu banyak. Maka selama kepemimpinan Xi Jinping jumlah itu berhasil dikurangi. Tinggal 7 orang. Yakni Xi Jinping (Presiden), Li Keqiang (Perdana Menteri), Li Zhanshu (Ketua DPR), Wang Yang (Ketua Dewan Pertimbangan Rakyat), Wang Huning (Ideolog partai dan kepala sekretariat politbiro), Zhao Leji (Ketua KPK) dan Han Zheng (Wakil Perdana Menteri Senior).

Tujuh orang itulah yang paling menentukan hitam-putihnya Tiongkok.

Mungkin saja dalam muktamar kali ini jumlah itu dikurangi lagi. Tinggal 5 orang. Urutan ke 6 dan ke 7 dihilangkan.

Siapa saja lima orang terpenting yang akan diputuskan dalam muktamar ke 20 kali ini?

Yang sudah pasti baru Xi Jinping. Yang 4 lainnya hanya Xi Jinping yang tahu. 

Kalau pakai patokan yang lama, hanya 1 dari 6 orang itu yang masih memenuhi syarat diangkat kembali. Selebihnya sudah melebihi 67 tahun. Tidak mungkin dipilih kembali. Batas umur untuk bisa masuk politbiro adalah 67 tahun.

Tapi Xi Jinping telah berhasil menerobos pembatasan periode. Siapa tahu ia juga akan menghapus batas umur sekalian. Bukankah umur 67 tahun itu matang-matangnya seorang manusia? Terutama di mata orang yang sudah berumur 67 tahun?

Yang sudah pasti dicoret adalah Li Keqiang. Meski dua periode menjabat perdana menteri tapi ekonomi Tiongkok memburuk.

Soal Taiwan mungkin tidak akan ada keputusan baru. Muktamar ke-18 sudah memutuskan: Taiwan harus direbut kembali, kalau perlu dengan kekerasan. 

Kalau pun akan ada keputusan baru, mungkin soal kapan misi itu harus dilaksanakan. Rasanya soal timing akan diserahkan ke komite 5 orang yang baru.

Siapa 5 orang itu kita akan tahu di akhir muktamar. Dari sana akan bisa ditebak siapa yang akan menjadi perdana menteri di SU MPR Maret tahun depan. Termasuk siapa yang akan jadi ketua DPR-nya.

Sumber: