Kadinkes: Mudah-mudahan Ada Kabar Gembira Buat Nakes dan Non Nakes se-Kota Tasikmalaya
Kadinkes dr Uus Supangat saat menemui para nakes honorer dan non nakes honorer saat melakukan aksi damai di halaman Bale Kota, Selasa 13 September 2022. - Rezza Rizaldi-radartasik.disway.id
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) honorer dan non nakes honorer se-Kota Tasikmalaya melakukan aksi damai dan audiensi di Bale Kota Tasikmalaya, Selasa 13 September 2022.
Massa awalnya ingin menyampaikan langsung aspirasinya tentang rencana penghapusan tenaga honorer itu kepada Wali Kota Tasikmalaya, H Muhammad Yusuf.
Namun, Wali Kota telah memasuki cuti, karena Rabu, 14 September 2022 besok akan berangkat umroh ke Makkah, Arab Saudi.
Sementara aspirasi para pendemo ini ditampung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tasikmalaya, dr Uus Supangat.
BACA JUGA: 5 Tuntutan Nakes Honorer Saat Demo di Gedung Sate
BACA JUGA: Simak! Giliran Dewan Beri Solusi untuk Honorer Nakes dan Non-nakes Kota Tasikmalaya
Sedangkan Sekda, Ivan Dicksan dan Kepala BKPSDM, Gun Gun Pahlagunara sedang berada di Jakarta, memenuhi panggilan KemenpanRB terkait regulasi baru soal pengangatan PPPK.
"Jadi kami itu ingin diakui statusnya jelas sebagai pegawai pemerintah. Tapi aturan KemenpanRB yang ada saat ini bagi kami mengganggu," ujar Ajang Muhamad Miftahul Falah, korlap Aksi.
"Jadi kami ini tak jelas statusnya. PNS bukan, PPPK bukan, honorer juga bukan. Karena ada surat edaran pendataan kepala BKN bahwa tenaga BLUD tak masuk dalam pendataan PPPK yang sedang berjalan," sambungnya.
Dengan begitu, massa menutut kepada Wali Kota Tasikmalaya agar mengakomodir mereka masuk PPPK. Karena perjanjian kerja mereka ada di tangan PPK.
BACA JUGA: Kuota PPPK Sedikit, Nakes Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tasikmalaya
"Sementara itu yang jadi PPK kan kepala daerah. Kenapa tidak nomenklatur itu diubah dengan political will dari DPRD dan pemerintah untuk kepentingan masyarakat?" terangnya.
Tenaga kesehatan (nakes) honorer dan non nakes honorer ingin bernasib sama seperti guru. Karena para guru sudah menjadi PPPK.
"Kami juga harusnya seperti itu, sama seperti guru. Di kami ada yang telah jadi PTT 25 tahun belum juga diangkat. Yang ada ketika mereka masuk usia pensiun, ya sudah selesai. Tak ada pensiunan," bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: