Menu Infrastruktur di DAK 2023 Hilang, Pembangunan Jalan di Tasikmalaya Akan Diusulkan Melalui Menu Lain

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya agar Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan.  

Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin (CNY) menyatakan pihaknya saat ini tengah berkonsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkaitan tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya. 

"Itu sudah kita konsultasikan dengan Bapenas karena Bapenas ini ngurusnya nasional tidak melihat kabupaten/kota, tapi melihatnya provinsi," ujar Cecep Nurul Yakin, Kamis, 26 Agustus 2022. 

Kabupaten Tasikmalaya tidak mendapatkan DAK untuk infrastruktur jalan karena secara umum infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi baik atau di atas 70 persen. 

"Untuk Jawa Barat bagian selatan sesungguhnya tertinggal, walaupun sebenarnya Presiden sudah menghadiahi Perpers 87 tentang Percepatan Rebana dan Jabar Selatan," jelas CNY.

Melihat itu, Kabupaten Tasikmalaya, yang berada di dalam Jabar Selatan, terus berupaya agar pemerintah pusat memberikan anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan.

"Pembahasan khusus ini untuk Jabar Selatan karena punya Perpres 87 itu. Tapi itu bukan kewenagan kita, ikhtiar kita menyampaikan," ujar CNY.

Melihat sulitnya mendapatkan anggaran infrastruktur dari pemerintah pusat, Wakil Bupati meminta setiap dinas-dinas dan badan di Kabupaten Tasikmalaya agar serius bekerja.

Jangan sampai, kata CNY, program kegiatan di dinas dan badan di bawah Pemkab Tasikmalaya dilambat-lambatkan. 

Untuk mamastikan semuanya berjakan pihaknya akan terus memantau semua program terutama yang ada di Dinas PU. 

"Apalagi konon kabarnya ada kegiatan yang tidak bisa diserap karena  lambat lelang, ada yang nyanggah dan lainnya," ujar CNY.

Kata CNY, mencari uang untuk pembangunan itu susah, sehingga jangan sampai ketika sudah ada, anggaran tidak bisa diserap karena kurangnya sumber daya manusia (SDM). 

"Tentu saya sebagai koordintaor pengawasan harap bisa diperhatikan," pesan orang nomor dua di Kabupaten Tasikmalaya ini. 

 

 

Sumber: