Tanggapi Keluhan Petani Soal Normalisasi Irigasi, BBWS Klaim Sudah Lakukan Musyawarah

BANJAR, RADARTASIK.COM – Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Bambang Hidayah mengklaim proses pengeringan irigasi dari jalur Dobo ke Langensari sudah atas persetujuan bersama melalui musyawarah. 

Dampak pengeringan irigasi terjadi karena adanya pekerjaan normalisasi yang dilaksanakan BBWS Citanduy di sepanjang aliran irigasi tersebut.

“Proses pengeringan itu sudah hasil musyawarah dengan kelompok P3A, pertanian dan petugas OP atau P3A. Hari dan tanggalnya juga sudah hasil kesepakatan bersama. Kami nggak berani kerja tanpa kesepakatan bersama,” kata Bambang melalui pesan tertulis.

BACA JUGA:Tegas! Mahasiswa di Kota Banjar Menolak Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi, Ini Tuntutan Mereka…

Sebelumnya, para petani yang bergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Banjar mendatangi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy.

Petani menyampaikan keluhan terkait dampak kekeringan akobat proyek rehabilitasi saluran irigasi.

Ketua KTNA Kota Banjar Abdul Kholik Ibrahim mewakili petani mengeluhkan kekeringan lahan sawah yang merupakan dampak dari proyek rehabilitasi saluran irigasi Lakbok Utara.

BACA JUGA:Uu Minta Maaf Soal Anjuran Poligami

Proyek rehabilitasi saluran irigasi yang saat ini tengah dikerjakan menutup total saluran air irigasi yang selama ini mengaliri ribuan hektare sawah di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Pataruman dan Langensari

“Petani mengeluhkan dampak dari pekerjaan proyek tersebut. Saat ini umur padi yang sedang digarap para petani sekitar 40-60 hari, dimana umur padi seperti sekarang itu sedang sangat membutuhkan pengairan,” kata Abdul Kholik.

“Kalau saluran irigasi ditutup total sampai bulan Oktober, kemungkinan petani akan mengalami gagal panen,” lanjutnya.

BACA JUGA:Polisi Tangkap Basah Istrinya di Hotel: Pria Itu Mantan Pacar saat Kuliah

Menurutnya, sekitar 1.200 hektare sawah di Kecamatan Pataruman dan Langensari mengalami kekeringan dan terancam gagal panen.

“Kalau estimasi setiap hektare menghasilkan 6,4 ton, kurang lebih 7.500 ton yang gagal panen. Kalau dikali Rp 400 ribu, bisa Rp 30 miliar kerugian yang akan dialami para petani,” jelasnya.

Sumber: