Komisi III Segera Cek Lapangan Soal Pengerjaan Lahan Pasar Baru yang Dinilai Asal Asalan

“Hal tersebut bukan karena apa-apa, sebab ketika pekerjaan tidak sesuai, yang didemo itu kalau tidak bupati ya wakil bupati,” tambahnya.

Ia mengaku sebelumnya sudah datang ke Campakasari untuk mengecek pembangunan jalan. 

Di sana saja sudah selesai, namun ini belum juga ada progres yang signifikan. Padahal jika dilihat, sumber bahan bakunya cukup dekat.

Orang nomor dua di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ini mengaku telah menghitung akses jalan ke pasar baru yang akan dibangun tersebut kurang lebih lahannya seluas satu hektare atau 10.000 meter.

Sementara itu, untuk urugan tanahnya sekitar tiga meter, sehingga total kebutuhannya mencapai 30.000 kubik tanah. Jika satu dump truk berisikan enam kubik, berarti dibutuhkan 5.000 truk. 

“Beberapa pekan yang lalu, ketika datang ke lokasi pematangan lahan belum apa-apa. Mau seperti apa ini skema pekerjaannya,” tanyanya. 

“kalau harus membutuhkan 5.000 truk. Jika dibagi 150 hari kerja, maka minimal sehari itu membutuhkan 33 truk. Ketika saya datang ke sana, ukuran bekonya kecil,” ungkapnya. 

“Itu bagaimana kerjanya? padahal itu besaran anggarannya mencapai Rp 5,3 miliar. Ini kontraktornya harus serius yang memiliki uang dan memiliki truk, jangan menunggu yang melangsir,”” keluhnya.

Cecep merasa pekerjaan ini merupakan pekerjaan dhohir, bukan pekerjaan gaib. Pematangan lahan ini, menurutnya bisa dihitung secara sistematis.  

“Saya hanya membantu bagaimana mereka kerjanya serius. Daripada monitoring-nya diujung waktu sudah habis, makanya lebih baik sekarang,” ucapnya. 

“Mumpung masih ada waktu,  semangatnya dijaga dan harus disiplin. Saya memberikan motivasi agar benar pekerjaannya. Karena kalau tidak benar dan waktu sudah habis mau bagaimana,” terangnya. 

“Nanti yang di-bully itu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai tidak bisa kerja. Disayangkan juga, banyak uang rakyat tidak sampai menjadi barang, kalau balik lagi ke SiLPA itu artinya kinerjanya buruk,” akunya. 

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya Romi Gardara membantah jika pekerjaan tersebut asal-asalan. 

“Sebenarnya pekerjaan tidak asal- asalan, kita melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur kerja agar tidak disebut asal asalan. Karena prosedur ini jadi keliatan pekerjaan ada keterlambatan progres,” bantahnya. 

Sumber: