Giliran Honorer OPD Adukan Nasib ke Dewan
GARUT, RADARTASIK.COM – Sejumlah honorer dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Garut menggelar aksi di gedung dewan pada Kamis 7 Juli 2022.
Sebelumnya, Senin 4 Juli 2022, ribuan tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Garut mengadakan aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kabupaten Garut.
Ribuan tenaga medis dari berbagai instalasi kesehatan itu menuntut Pemkab Garut menambah formasi dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
BACA JUGA: Nama-Nama 4 Korban Tenggelam dan 5 Selamat di Laut Legok Jawa, Pangandaran
Para honorer dari sejumlah OPD yang aksi siang tadi, meminta kejelasan nasibnya atas rencana pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer pada akhir tahun 2023.
Pantauan di lapangan, honorer yang ujuk rasa siang tadi tampak dari Disperindag ESDM, Diskominfo dan OPD lainnya.
Dikutip dari radargarut.jabarekspres.com, honorer meminta regulasi yang adil untuk tenaga honorer dan menolak dialihkan ke outsorcing karena telah lama mengabdi di Pemerintahan Kabupaten Garut.
Neni Sumarni (43) honorer di salah satu UPT Disperindag mengaku sudah 17 tahun bekerja dan belum diangkat menjadi PNS (pegawai negeri sipil).
Selama mengabdi, Neni mengaku belum ada honor yang layak yang diberikan pemerintah daerah. Jauh-jauh lagi jika diangkat menjadi PNS.
Sampai saat ini, kata dia, belum ada kejelasan mengenai nasib honorer. ”(Aksi, red) beres tapi belum ada keputusan,” ucapnya di Halaman Gedung DPRD Garut.
Usai honorer meninggalkan gedung wakil rakyat, Ketua DPRD Kabupaten Garut Euis Ida Wartiah enggan berkomentar.
Dia beralasan tidak menghadiri audiensi dengan tenaga honorer. ”Ke komisi 1, saya tak menghadiri audensi,” ujar dia singkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
