TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya kembali didemo masyarakat, Senin 2 Desember 2024.
Aksi ini memprotes dugaan kecurangan dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, terutama terkait praktik politik uang yang diduga terjadi masif saat hari pemungutan suara.
Massa mendesak Bawaslu untuk bersikap tegas dan transparan dalam menangani laporan yang masuk.
Koordinator lapangan aksi, Dadi Abidarda, mengecam keras kondisi demokrasi di Kota Tasikmalaya yang dianggapnya mengalami kemunduran.
"Intinya, kita sepakat bahwa demokrasi hari ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah Kota Tasikmalaya," tegas Dadi.
Dadi juga menyoroti peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang akan menggelar perkara pada Kamis mendatang.
Ia menyampaikan harapan besar masyarakat agar lembaga ini mampu membuktikan adanya politik uang dan memberikan efek jera kepada para pelaku.
"Harapan kami, kepada Bawaslu dan Gakkumdu, agar bisa membuktikan secara hukum bahwa politik uang itu benar adanya. Dari berbagai laporan yang sudah masuk, kami ingin ada kasus yang betul-betul diproses hingga menghasilkan tersangka. Ini penting agar pelaku kecurangan tidak lagi merasa aman untuk melakukannya di pemilu mendatang," lanjutnya.
BACA JUGA:Smartphone Kamera 108MP Harga 3 Jutaan? Nubia Focus Pro 5G Jawabannya
Senada Dadi, orator aksi, Yanuar M Rifki, menyebut Pilkada tahun ini sebagai yang terburuk sejak pemilihan langsung pertama kali digelar pada 2007. Ia menuding praktik politik uang telah merusak integritas pemilu.
"Kita semua sudah mengalami pilkada langsung sejak 2007, dan ini adalah pilkada paling buruk sepanjang sejarah. Money politic terjadi secara masif di seluruh lapisan. Meskipun Bawaslu hanya menemukan satu atau dua kasus, mata dan telinga kita semua tahu skalanya sangat besar," tutur Yanuar.
Respons Bawaslu Kota Tasikmalaya
Merespons aksi tersebut, Koordinator Pencegahan, Penanganan Pelanggaran, dan Data Informasi Bawaslu Kota Tasikmalaya, Rida Pahlevi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima empat laporan terkait dugaan pelanggaran dalam Pilkada 2024.
BACA JUGA:Perluas Inklusi Keuangan di Kawasan Asia Tenggara, BRI Luncurkan BRImo di Timor Leste