Soal Pemberhentian Jamkesda, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Beri Sinyal Baik Buat Solusi

Dia juga beri sinyal baik lainnya, salah satunya menyarankan pemerintah daerah membangun rumah sakit tipe C atau D yang representatif dekat dengan masyarakat di tingkat kecamatan. 

"Jadi fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus mudah dan terjangkau oleh masyarakat," tuturnya.

DPRD, kata dia, sudah bekerja saat penetapan anggaran perubahan 2022 lalu, dimana biaya iuran kesehatan dialokasikan Rp1 miliar melalui APBD perubahan 2022. Hal itu untuk membantu dan mengurangi beban rumah sakit. 

"Untuk 2023 kita sudah mengalokasikan kurang lebih Rp8-9 miliar untuk biaya kesehatan masyarakat di rumah sakit daerah atau PBI. Angka atau anggaran jelasnya ada datanya di BPKPD," katanya.