“Kehidupan kita selalu bergerak dinamis, berubah, oleh karena itu para pengajar itu diberikan masukan supaya mereka juga selain pelajaran dasar yang memang harus dimiliki, bila perlu juga dengan pelajaran yang sudah di-update dengan situasi baru, undang-undang baru, peraturan-peraturan baru, norma-norma baru, sistem politik pemerintahan baru,” ujarnya.
Mendagri berpesan agar IPDN tidak hanya melibatkan tenaga pengajar internal, tapi juga dapat mengundang para praktisi untuk menyampaikan materi.
Ini dapat dilakukan dengan mengundang kepala daerah yang berprestasi atau pengusaha sukses untuk menjelaskan keberhasilannya.
Langkah ini bertujuan untuk memotivasi praja, terutama yang akan menjadi kepala daerah.
Terakhir, Mendagri meminta para praja untuk memanfaatkan beasiswa yang disediakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
BACA JUGA:Biar Tak Salah Pilih Orang Isi Jabatan, Pemkot Banjar Ukur Kualitas PNS Berbasis Aplikasi
Lulusan IPDN didorong untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dengan belajar di negara maju, setidaknya ada dua keuntungan yang didapat praja, yakni ilmu dan kultur yang baik.
Hal ini bisa menjadi modal berharga bagi praja sebagai agent of change, sehingga bisa membuat revolusi budaya dan mental di dalam negeri.
“IPDN ini menjadi salah satu target untuk memulai revolusi mental ASN yang akan berimbas kepada masyarakat. Nah ini nanti betul-betul saya minta Bapak berdua persiapkan,” tandas Mendagri.