JAKARTA, RADARTASIK – Sistem perekrutan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus semakin transparan, dan jangan sampai ada praktik suap.
Semua anak di seluruh Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti dalam seleksi perekrutan praja IPDN. Sehingga tidak ada istilah anak pejabat ataupun anak orang kaya.
Pesan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian seperti dilansir di laman resmi Kemendagri saat melantik Kepala Satuan (Kasat) Manggala Praja dan Kasat Bina Pelatihan Praja IPDN di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat 19 Agustus 2022.
“Ada beberapa hal yang pernah saya sampaikan dan dikerjakan dengan cukup baik, dan ini nanti saya minta menjadi landasan bagi Bapak-Bapak (yang dilantik) untuk bisa memperbaiki dan melanjutkan, dan memperbaiki lagi,” katanya.
BACA JUGA:Larang Tindakan Kekerasan di IPDN, Mendagri: Dampak Negatifnya Jauh Lebih Besar
Dalam acara ini pejabat yang dilantik, yakni Kombes Pol. Singgamata sebagai Kasat Manggala Praja dan Kombes Pol. John Carles Edison Nababan sebagai Kasat Bina Pelatihan Praja IPDN.
Mendagri juga berpesan, IPDN harus mampu menjauhi segala bentuk kekerasan serta menjaga kedisiplinan para praja, baik dalam hal ketepatan waktu maupun ketaatan pada peraturan yang ada.
Dia mengingatkan para praja agar jangan sampai melakukan tindakan tidak terpuji.
Berikutnya, kata Mendagri, Kasat Manggala dan Kasat Bina Pelatihan tidak hanya membina kampus pusat IPDN di Jatinangor. Namun, mereka juga diminta untuk turut mengurusi kampus IPDN lainnya yang tersebar di berbagai daerah.
Sebagaimana diketahui, IPDN merupakan sekolah kedinasan terbesar di Indonesia dari semua kementerian/lembaga dengan ribuan mahasiswa dan tempat pendidikannya tersebar di daerah.
“Di semua tempat itu harus dicek, minta izin kepada Pak Rektor ke Bukittinggi, supaya tidak bosan juga di Jatinangor. Di Bukittinggi, di Jayapura, ke Tomohon, ke Lombok, dan kemudian ke Makassar, bahkan juga di daerah Cilandak, Jakarta, itu juga masuk pembinaannya dari Bapak-Bapak berdua,” terangnya.
Di sisi lain, terkait bidang pelatihan, Mendagri mengimbau para pengajar agar tidak terjebak pada materi dan pendidikan reguler seperti biasa (business as usual).
Dia meminta materi yang diberikan agar selalu direvisi serta diisi dengan pelatihan maupun pelajaran dasar yang harus dipahami oleh praja sesuai dengan perkembangan zaman.
BACA JUGA:DPRD Berharap Ekonomi Masyarakat Bisa Kembali Bangkit Pasca Pandemi