Ganjar menegaskan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens.
Apalagi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.
"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.
Ganjar mengatakan KPK dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, tak hanya sosialisasi dan edukasi.
Di dalamnya, kata Ganjar, terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah.
Penekanannya, kata Ganjar, adalah kontrol diri pada individu.
"Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri," jelas Ganjar.
Ganjar mengatakan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal ini dalam rangka penunjukan Sekertaris Daerah baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.
"Kita kemarin dampingi di sana, dari problem yang dihadapi sekdanya. Maka kemudian kami coba intens ya, saya tidak tahu kemudian terjadi hal ini (Bupati ditangkap KPK)," tutur Ganjar.
"Maka ini peringatan untuk semuanya. Hentikan semua kejahatan model seperti itu," tegasnya.
Dari informasi yang diperoleh, Bupati Pemalang ditangkap saat keluar gedung DPR RI di Jakarta.
Wartawan kemudian menanyakan soal kemungkinan koneksi antara kepala daerah dengan legislatif terkait kejahatan korupsi.
"Mungkin di antara mereka komunikasi urusan bisnis, nanti lari pada kebijakan. Beberapa kasus kan muncul umpama mungkin ajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee. Yang seperti itu biasanya," pungkas Ganjar.