PN Tasikmalaya Tolak Praperadilan Tersangka Pengeroyokan, Kata Kapolres: Hormati Proses Hukum

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh Faruk Rozi saat memberikan keterangan hasil Sidang Praperadilan usai menghadiri kegiatan Isra Mi'raj di halaman Mapolres, Jumat 31 Januari 2025. rezza rizaldi / radartasik.com--
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya Kelas IA resmi menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh SW, ibu kandung NSP (19) melalui kuasa hukumnya, terhadap Kapolres Tasikmalaya Kota.
NSP sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang terjadi di Jalan SL Tobing, bersama empat terdakwa lainnya.
Empat terdakwa lainnya masih di bawah umur dan mereka telah divonis hakim dengan hukuman 1,8 tahun penjara.
Sidang praperadilan dengan nomor register 6/Pid.Pra/2024/PN Tsm tersebut berlangsung pada Kamis, 30 Januari 2025.
Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh Faruk Rozi menegaskan bahwa dengan ditolaknya permohonan praperadilan tersebut, proses hukum terhadap tersangka NSP tetap berjalan sebagaimana mestinya.
"Untuk gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka NSP melalui kuasa hukumnya informasi yang saya terima gugatannya telah ditolak oleh pengadilan. Saat ini, berkas perkaranya sudah memasuki tahap penuntutan," ujar AKBP Faruk kepada radartasik.com, Jumat 31 Januari 2025.
Terang Kapolres yang ditemui usai menghadiri kegiatan Isra Mi'raj di halaman Mapolres, seluruh proses hukum yang sedang berlangsung harus dihormati.
"Kami telah melaksanakan tahap dua, dan sekarang perkara ini sudah memasuki sidang penuntutan. Maka, kita tunggu serta hormati jalannya proses hukum yang ada," terangnya.
BACA JUGA:Super Birds, Game Penghasil Uang. Cara Mudah Dapat Saldo E-Wallet Gratis Hingga Rp1.000.000!
Perhatian terhadap Perlindungan Anak dan Rutan Khusus
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyinggung pentingnya perlindungan anak dalam sistem peradilan.
Ia mengungkapkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Kamis 30 Januari 2025, pihaknya mendapatkan rekomendasi agar kepolisian tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani kasus hukum yang melibatkan anak-anak.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah belum adanya Rutan Khusus Anak di Kota Tasikmalaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: