Program Pengentasan Stunting di Kota Tasikmalaya Dinilai Gagal, Kader Posyandu Kurang Diperhatikan

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim, mengkritik penanganan kasus stunting di Kota Tasikmalaya, terutama terkait program-program yang dinilai tidak berkelanjutan. 

Menurut Muslim, kurangnya perhatian pada kader Posyandu menjadi salah satu faktor kegagalan dalam mengatasi stunting.

Muslim menyoroti kasus stunting baru yang dialami seorang ibu di Kawalu, yang menurutnya menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan gizi selama kehamilan dan sebelum pernikahan. 

"Apakah ini kurangnya formulasi gizi waktu hamil, apakah ini kurangnya kontrol sebelum menikah. Bisa saja," ujarnya saat ditemui di Kantor DPC PDIP Kota Tasikmalaya, kemarin Minggu 11 Agustus 2024.

BACA JUGA:Dadang Solihat Resmi Diusung Gerindra untuk Pilkada 2024 Kabupaten Pangandaran, Konstalasi Berubah?

Ia menilai program-program Pemerintah Kota Tasikmalaya hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

"Program yang ada hanya gebrakan awal saja, tapi tidak kontinu. Sementara jumlah ibu hamil terus bertambah tanpa adanya kontrol yang memadai," tambahnya.

Selain itu, Muslim juga mengkritik minimnya perhatian terhadap kader Posyandu. Ia menyebut bahwa kader Posyandu, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, belum dibekali pelatihan yang memadai untuk menangani masalah stunting.

"Perhatian terhadap kader Posyandu masih kurang," katanya. 

BACA JUGA:LINK Live Streaming Semen Padang vs Borneo FC Malam Ini Pukul 19.00 WIB, Kabau Sirah Ungkap Tak Gentar

Padahal, kader yang terlatih sangat penting untuk pencegahan stunting, terutama bagi masyarakat yang jauh dari akses fasilitas kesehatan.

Posyandu, sebagai pos pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat, seharusnya dapat memberikan pelayanan untuk semua tahapan kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia, baik laki-laki maupun perempuan. 

Namun, Muslim menilai bahwa kurangnya perhatian ini menyebabkan tidak terkontrolnya penanganan kesehatan di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa Posyandu mengaku harus mengumpulkan dana pribadi untuk menyelenggarakan program-program edukasi, termasuk menu makanan sehat, tanpa dukungan biaya dari pemerintah.

Sumber: