Dinas Harus Lincah, Program Tematik di Kota Tasikmalaya Menguras Kas Daerah

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Berdasarkan salinan soft copy Perda Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang APBD 2024 yang terdapat di situs jdih.tasikmalayakota.go.id, APBD Kota Tasikmalaya tahun ini adalah Rp1,6 triliun.

APBD tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp1.647.360.624.110,00 yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer. 

Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp1.683.628.860.908,00, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Hal ini menyebabkan defisit sebesar Rp 36.268.236.798,00 (Rp 36,2 miliar).

Sekda Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan mengakui, anggaran untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih kurang. 

BACA JUGA:Menggoda! Infinix Note 40 5G, HP dengan Kamera 108MP Super-Zoom Baru Dirilis

Adanya lima program tematik utama yaitu penanggulangan kemiskinan, stunting, pengelolaan sampah, pengangguran, dan inflasi ternyata cukup membebani kas daerah.

“Program tematik berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan termasuk juga penanganan sampah oleh DLH. Memang kemampuan fiskal kita terbatas. Ada agenda-agenda penting yang harus dibayar,” ujar Ivan, belum lama ini.

Ia menerangkan, anggaran untuk tahun depan sudah ditetapkan, sehingga Pemerintah Kota Tasikmalaya harus membuat pilihan yang proporsional, terutama setelah kepala daerah baru terpilih.

“Untuk ke depan kita akan mencoba bagaimana mengatur secara proporsional,” terangnya.

BACA JUGA:Samsung Umumkan Peluncuran Galaxy Book 4 Edge Layar Sentuh Dynamic AMOLED

Ivan juga menegaskan bahwa OPD tidak boleh pasrah begitu saja. Mereka harus aktif membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder.

“Kuncinya adalah dari dinas itu sendiri, mana yang betul-betul bisa jadi prioritas. Kemudian bagaimana merumuskan anggarannya sehingga setiap anggaran itu benar-benar efektif untuk pencapaian tujuan,” tegasnya.

Menurut Ivan, setiap dinas pasti akan merasa anggaran yang diberikan masih kurang.

“Semua OPD terbatas. Karena memang jika semua dinas berharap ideal, mereka menginginkan anggaran yang memadai. Namun dengan keterbatasan kemampuan, semua harus berbagi,” tambahnya.

Sumber: