Pengelolaan Aduan Pemkot Tasikmalaya Harus Seragam, Diskominfo Dorong Humas Lebih Responsif

Pengelolaan Aduan Pemkot Tasikmalaya Harus Seragam, Diskominfo Dorong Humas Lebih Responsif

Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Kota Tasikmalaya, Asep Maman Permana saat menjelaskan kehumasan dan sosialisasi Peraturan Pengelolaan Pengaduan, Kamis 27 November 2025, di Aula Diskominfo. diskominfo for radartasik.com--

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pengelolaan informasi publik dan penanganan aduan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya harus berjalan seragam.

Sejumlah perangkat daerah disebut perlu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kecepatan merespons laporan masyarakat.

Kondisi itu menjadi salah satu alasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Koordinasi Kehumasan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Pengaduan, Kamis 27 November 2025, di Aula Diskominfo.

Forum tersebut bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan upaya mendorong perangkat daerah memperbaiki kualitas penyampaian informasi dan pola interaksi dengan publik.

BACA JUGA:Proyek Irigasi Garungang di Tasikmalaya Diduga Asal Jadi, Warga Terdampak hingga Ikan Mati

Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Kota Tasikmalaya, Asep Maman Permana, menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah memastikan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai standar layanan informasi dan mekanisme pengaduan. 

Ia mengingatkan bahwa keterlambatan merespons aduan atau informasi yang tidak konsisten dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Menurut Asep, peran humas pemerintah harus berkembang, bukan hanya mengunggah konten di media sosial, tetapi juga mampu membaca dinamika publik, memetakan isu, serta menjawab kebutuhan informasi warga secara cepat dan akuntabel.

Dalam forum tersebut, akademisi dari Universitas Mayasari Bhakti turut memaparkan pentingnya strategi komunikasi publik yang tepat, terutama di media sosial, yang sering menjadi kanal utama masyarakat menilai kinerja pemerintah.

BACA JUGA:Kades di Tasikmalaya Desak Pemerintah Hadir untuk Pendidikan ABK, Validasi ATS Masuk Tahap Krusial

Sesi diskusi pun berlangsung dinamis.

Beberapa peserta mengungkapkan kendala, mulai dari keterbatasan SDM humas, belum terintegrasinya alur pengaduan, hingga tuntutan publik yang semakin tinggi di media sosial. 

Sejumlah masukan disampaikan untuk memperbaiki koordinasi dan mempercepat respon aduan di masing-masing perangkat daerah.

Pemkot Kota Tasikmalaya menegaskan komitmennya memperbaiki kualitas layanan informasi dan pengaduan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait