Honor Bimtek dan Transport KPPS di Tasikmalaya Diduga Dipotong, Aktivis Mahasiswa Lakukan ini

Honor Bimtek dan Transport KPPS di Tasikmalaya Diduga Dipotong, Aktivis Mahasiswa Lakukan ini

Aktivis PMII usai beraudensi dengan ketua KPU Ami Imron Tamami di kantornya, Kamis 1 Februari 2024. ujang nandar / radartasik.com--

Honor Bimtek dan Transport KPPS di Tasikmalaya Diduga Dipotong, Aktivis Mahasiswa Lakukan ini

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Aktivis Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tasikmalaya mendatangi Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 1 Februari 2024

Kedatangan mereka ke KPU ini untuk mempertanyakan persoalan besaran honor bimtek dan transport KPPS untuk Pemilu 2024,yang diduga ada pemotongan. 

Ketua Bidang Advokasi PMII Kabupaten Tasikmalaya Mujib Rahman Wahid mengatakan, kedatangan mereka ini untuk mengecek informasi yang beredar di lapangan.

BACA JUGA:Seminggu Samsung Galaxy S24 Teroder 2,21 Juta Unit di Korea, Apa Keunggulan HP Samsung Terbaru Ini

Karena saat ini tengah gaduh di lapangan soal dugaan pemotongan honor bimtek dan transport bagi KPPS. 

"Kami datang ke KPU untuk mencari beberapa fakta terkait informasi yang sedang ramai tidak hanya di Kabupaten Tasikmalaya," katanya saat ditemui di Kantor KPU usai audiensi.

Menurut dia, Informasi yang diterimanya bahwa honor untuk bimtek dan transport KPPS ini bervariasi di setiap wilayah. 

Diantaranya ada yang menerima Rp 50 ribu, Rp 100 ribu dan Rp 150 ribu per kegiatan. Padahal memang harusnya Rp 150 ribu honor bimtek dan transport KPPS itu. 

BACA JUGA:Didukung Luiz Passos! Ada Muka Baru di Persib, Usianya Masih Sangat Muda, Posisinya Penerus Teja Paku Alam

"Kami mencari kebenaran. Jangan sampai penyelenggara Pemilu ini malah bermain. Kalau besarannya itu variatif, ada yang menerima Rp 50 ribu, Rp 100 ada juga yang menerima 150 ribu. Masalah anggaran ini kan sensitif," terangnya.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami menuturkan, biaya bimtek dan transport KPPS ini ditetapkan sebesar Rp 150 ribu. 

Ami mengakui, besaran biaya yang diberikan kepada KPPS memang ada yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. 

"Kita sudah melakukan klarifikasi kepada PPS dan PPK terkait ramainya informasi itu. Sudah kita sampaikan semuanya ke teman teman PMII tadi," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: