PAD Belum Tercapai, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Harus Optimalkan Pemanfaatan Aset

PAD Belum Tercapai, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Harus Optimalkan Pemanfaatan Aset

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Beberapa catatan muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 

Hal itu berdasarkan hasil kajian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang menyoroti beberapa masalah.

Antara lain masalah nunggak pembayaran Jamkesda, tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kurang tepatnya program lainnya.

BACA JUGA:Timnas Indonesia Bakal Hadapi Turkmenistan di Laga FIFA Matchday

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hidayat Muslim, mengungkapkan keprihatinannya terkait capaian PAD yang belum tercapai sesuai target tahun sebelumnya. 

"Memang untuk PAD ini belum signifikan," katanya kepada radartasik.com pada Jumat, 21 Juli 2023.

Hidayat Muslim menekankan bahwa bila Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemauan dan berusaha, ada beberapa potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD. 

"Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki 41 titik aset yanh ada di Kota Tasikmalaya, yang di anggap sangat potensial untuk mendorong dalam peningkatan PAD," terangnya.

BACA JUGA:Mengenal Guru Kenshin yang Mengajarkan Hiten Mitsurugi-ryu di Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan (2023)

Selain terus mengoptimalkan potensi PAD yang sudah berjalan, pemerintah juga harus menggali potensi lain, salah satunya dengan mengoptimalkan aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya.

Politisi PPP tersebut menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki 41 titik aset yang ada di Kota Tasikmalaya dianggap sangat potensial untuk mendorong peningkatan PAD. 

Sayangnya, aset-aset tersebut tidak memiliki pengelolaan selama puluhan tahun, padahal dapat menjadi salah satu potensi untuk peningkatan PAD.

Hidayat Muslim menyarankan agar pemanfaatan aset tidak hanya menunggu investor, melainkan harus ada gerakan langsung dari pemerintah. 

Sumber: