Bupati Sampaikan Soal Perbaikan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, Anggarannya?

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menyampaikan, pembangunan atau perbaikan jalan di Kabupaten Tasikmalaya disandarkan pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran. 

"Terus terang saja, (perbaikan jalan, red) urusannya bukan mudik atau tidak. Tapi kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah (keuangan daerah)," kata Bupati Tasikmalaya.

Bupati sampaikan soal perbaikan jalan di Kabupaten Tasikmalaya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab, jika perbaikan jalan mengandalkan APBD Kabupaten Tasikmalaya, belum sebanding. Terlebih kondisi jalan rusak berat hampir mencapai 32 persen. 

"Mengingat hal tersebut, harus menyusun skala prioritas. Salah satu indikator untuk menentukan skala prioritas tersebut adalah kebutuhan masyarakat,” ulas Ade Sugianto.

BACA JUGA:Belasan Jajanan Takjil di Alun-alun Singaparna Diperiksa, Dinkes Antisipasi Jajanan Mengandung Bahan Kimia

"Tapi insya Allah karena keterbatasan itulah maka skala prioritas yang keluar," tambah dia.

Meski demikian, Bupati memastikan bahwa pada tahun 2023 ada pembangunan atau perbaikan jalan. Sumber dananya dari dana alokasi umum (DAU).  

"Tahun ini ada lah (pembangunan dan perbaikan jalan). Bahkan sudah tercanangkan dalam APBD kita. Dari dana alokasi umum. Kami mendapat pengalihan anggaran sebesar Rp80 miliar. Di bawah Rp100 miliar. Pokoknya semua teralokasikan dari dana alokasi umum," kata Ade. 

Diberitakan sebelumnya, sepanjang 1.300 kilometer jalan kondisinya rusak di Kabupaten Tasikmalaya. Dari sepanjang itu, 30 persen kondisi rusak berat.

BACA JUGA:Belasan Warung Nyemen di Kota Tasik Dirazia Satpol PP, Kasi Penyelidikan: Tipiring dengan Denda Rp3 Juta

Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen mengutarakan, dari jumlah 1.300 kilometer jalan kondisinya rusak dengan kategori berbeda-beda. 

"Itu ada rusak ringan, sedang dan berat. 30 persen kondisi rusak berat," katanya kepada, radartasik.com.

Meski di tengah keterbatasan kemampuan anggaran dan rendahnya pendapatan daerah --kemampuan fiskal hanya di angka tiga persen--, pemerintah daerah makin lesu mewujudkan infrastruktur yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Untuk tahun 2023,  pihaknya sudah memasukkan pengajuan prioritas-prioritas  pembangunan yang mendapatkan alokasi cukup dari Pemprov Jawa Barat. Dimana pihaknya mengusulkan untuk perbaikan jalan saja di atas Rp200 miliar. 

Sumber: