Kawasan Situ Gede Makin Cling walau Baru Diguyur lebih dari Rp6 Miliar dari Total Rp40 Miliar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Kota Tasikmalaya kini punya tambahan objek wisata yang mulai menunjukkan kecantikannya. 

Kini kawasan Situ Gede makin cling setelah mendapat proyek revitalisasi dari Pemprov Jabar walau baru diguyur lebih dari Rp6 miliar.

Walau pun demikian, rehabilitasi lokasi andalan wisata Kota Tasikmalaya tersebut masih terpusat di satu sisi saja dengan bangunan baru untuk pedagang kaki lima (PKL) dan tempat lesehan. Karena anggaran yang diguyur Pemprop Jabar untuk Situ Gede ini baru tahap pertama. Meski sentuhan ini membuat kawasan Situ Gede makin cling.

Ditambah pembangunan pedestrian di lokasi itu, yang dulunya jalan inspeksi danau, kini akan dipenuhi para PKL serta pembukaan jalan baru untuk warga sekitar.

BACA JUGA:Berapa Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, Cek di Sini bersama Syaratnya 

Adapun proyek ini diinisiasi langsung oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, dengan sumber anggaran dari APBD Provinsi Jabar Tahun 2022. 

"Progres anggaran Rp6,3 miliar ini pengerjaannya sudah 100 persen. Karena sudah tidak ada tambahan lagi. Itu hasil adendum waktu dari tanggal 24 Desember ke tanggal 30 Desember (2022, Red)," ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Revitalisasi Kawasan Wisata Situ Gede, Darmadi, Senin 09 Januari 2023.

Dia menerangkan, proses pengerjaan rehabilitasi kawasan Wisata Situ Gede ini langsung dilaksanakan proses pengerjaannya oleh Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Jawa Barat melalui pihak ketiga.

Total anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan Detail Enggenering Desain (DED) rehabilitasi kawasan Situ Gede Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan sebesar Rp40 miliar. Namun, anggaran proyek ini baru turun Rp6,3 miliar lewat APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2022 lalu.

BACA JUGA:Amazing, Cara Mudah Dapat Saldo DANA Gratis Hanya dari Nonton YouTube, Ikuti Tips Seperti Ini 

"Saya maklum mereka (PKL) ingin cepat jadi, tapi yang masih kurang akan dibenahi selama masa pemeliharaan. Waktu sosialisasi, saat warung lama dibongkar, mereka berdiri tidak ada izin dan tak ada kontribusi untuk provinsi," terangnya.

"Namun, karena kami mengerti, prioritas 30 warung itu disampaikan. Mereka akan kerja sama dengan pemkot dan pemprov model usahanya. Apakah sewa atau seperti apa, nanti akan dibahas," sambungnya.

Sedangkan yang sempat dipermasalahkan adalah bentuk atap bangunan proyek. Dimana ukurannya terlalu tinggi dan jika hujan akan menggenang di lantai karena sesuai dengan DED.

Pihaknya berharap, kekurangan anggaran untuk pembangunan sesuai DED yang ditetapkan akan turun di anggaran Provinsi Jawa Barat tahun 2023 ini.

Sumber: