Mantap, 5 Bantuan Sosial Bakal Cair 2023, Cek di Sini

BACA JUGA: Fadhila Aqiqah Buka Lowongan Ker Terbaru untuk Pendidikan Minimal SMA, Cek Kualifikasi Lengkapnya di Sini

Yaitu, salah satu program unggulan dari pemerintah, dimana penerimanya dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis (syarat dan ketentuan berlaku). 

Program ini dimulai sejak pemerintah Presiden Joko Widodo periode yang pertama atau kira-kira sejak 2014 silam.

Tidak semua warga dapat menerima program KIS PBI, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Program KIS PBI merupakan program lintas sektoral, dimana setiap sektor memiliki peran masing-masing.

BACA JUGA: 10 Destinasi Wisata di Tasikmalaya dengan Pemandangan Indah, Cocok Bagi Liburan Akhir Tahun

BPJS Kesehatan mengelola program KIS, Kementerian Sosial mengelola DTKS, Kementerian Kesehatan mengelola layanan kesehatan, Kementerian Dalam Negeri mengelola data kependudukan.

Pada awal program, sumber data penerbitan KIS diambil dari BDT (Basis Data Terpadu) dari Badan Pusat Statistik.

Namun, kebijakan yang berlaku saat ini, sumber data yang digunakan berasal dari DTKS Kemensos.

Dalam mengelola DTKS, Kemensos menggunakan aplikasi SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial).

Aplikasi SIKS hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang mengelola DTKS sesuai tingkat kewenangannya. Di level kabupaten/kota, ada level 3 user dengan perannya masing-masing, yaitu:

- User Supervisor SIKS Kabupaten/Kota, memiliki peran mengelola DTKS level Kabupaten/Kota

- User Operator SIKS Desa/Kelurahan, memiliki peran mengelola DTKS di desa/kelurahan masing-masing

- User Pendamping PKH, memiliki peran mengelola data KPM PKH wilayah dampingannya.

BACA JUGA: Angka Kemiskinan Ciamis 2022 Turun, Pemkab Ciamis Gelontorkan Dana Rp 6 Miliar

Sumber: