Waduh, Presiden Jokowi Akan Segera Memutuskan Harga BBM Subsidi, Naik atau Tidak?

“Ini yang harus kita tahu, untuk apa? Untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi. Tetapi apakah terus-menerus APBN akan kuat? Nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan," tutur saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8). 

Mahasiswa di Kota Banjar Menolak Tegas Rencana Pemerintah Menaikkan Harga BBM Bersubsidi

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar Awwal Muzaki mengatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, lantaran dampaknya akan terasa oleh masyarakat.

"Kita menolak rencana pemerintah tersebut, karena dampaknya sangat terasa," kata dia kepada wartawan, Kamis 1 September 2022. 

Mahasiswa mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum.

Selain itu, PMII menuntut dan meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, yang bakal ikut naik.

"Kita juga soroti yang lainnya, puluhan pasal bermasalah atas RKUHP seperti pasal Makar yakni Pasal 191,192,193, 196, 221, 222, 223, dan 224," jelasnya. 

Berikutnya soal Penghinaan Presiden, Pasal 218 dan 219). Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah, Pasal 240, 241.

Pawai, unjuk rasa, demonstrasi tanpa pemberitahuan ke pihak berwajib, yakni Pasal 256 dan seterusnya. 

"Itu juga sudah jelas melanggar semangat demokrasi yang diimpikan oleh masyarakat saat ini," tegasnya. 

Sejumlah persoalan yang ada di Kota Banjar pun tidak luput perhatian dari para aktivis, yakni tindak lanjut atas Perda Kepemudaan.

Setelah diterbitkannya Perda tersebut, seharusnya Wali Kota menindaklanjuti mandat perda, melalui pembentukan Perwal tentang Kepemudaan.

"Sebagai pertimbangan para pemangku kebijakan merumuskan program dan kegiatan," katanya. 

Hal ini menandakan pemkot Banjar tidak hadir atas keberpihakannya pada pemuda, terlebih akan menggiring sebagai kota layak Pemuda. 

Tidak hanya itu saja, mereka juga meminta transparansi pemerintah atas dokumen-dokumen publik, sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan.

Sumber: jpnn.com