Ombusman RI Ingatkan Pemerintah untuk Tidak Naikan Harga BBM Bersubsidi, Begini Risikonya

JAKARTA, RADARTASIK.COM - Ombudsman RI kembali mengingatkan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat ini. 

Kendati saat ini kuota BBM semakin menipis, bahkan dikhawatirkan tidak cukup hingga akhir tahun. 

Pasalnya di sejumlah SPBU di berbagai daerah dipenuhi dengan antrean kendaraan besar dan kecil. 

BACA JUGA:Jika Harga BBM Naik, Ketua Organda Tasik Minta Penyesuaian Tarif, Ketua Organda Jabar: Puan Kok Nggak Nangis?

BACA JUGA:Asyik! Dana Bantalan Sosial Rp600 Ribu Cair Pekan Ini

Sampai-sampai aparat kepolisian dan TNI ikut mengawal guna menjaga stabilitas keamanan. Karena dikhawatirkan akan muncul gejolak akibat kelangkaan yang terjadi.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan jika pemerintah tetap menaikkan harga Pertalite dan Solar makan sudah dipastikan akan mendorong terjadinya inflasi dan menyulut keresahan ekonomi masyarakat. 

“Kami meminta opsi ini jangan diambil. Jangan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi. Karena ini bukanlah pilihan yang tepat dan bijak saat ini. Semua sudah kami jelaskan ke pemerintah,” jelas Hery Susanto seperti dilansir Disway.id Senin 29 Agustus 2022.

BACA JUGA:Mayat Bayi Perempuan Ditemukan Dalam Kresek di Pangandaran, Polisi Buru Pembuangnya

Hery memprediksi jika pemerintah tetap akan menaikkan Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, maka akan berkontribusi pada naiknya inflasi hingga 0,97 persen.

Padahal BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang paling banyak dibutuhkan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.

Dalam konteks itu, Hery menilai pemerintah seharusnya menjaga optimisme rakyat agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menjadi tanggung jawabnya.

BACA JUGA:Kemendikbudristek Mengklaim RUU Sisdiknas Bakal Bikin Guru Dapat Penghasilan yang Layak, Benarkan?

“Pemerintah mesti cermat dalam menggali seluruh sumber pendapatan negara dan mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran terhadap APBN pada setiap belanja dan transfer ke daerah,” ujarnya.

Sumber: disway.id