Isu DOB Tasikmalaya Selatan Hilang dari RPJMD 2025–2029, Warga Nilai Pemerintah Ingkar Komitmen

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TASIKMALAYA 2025–2029 kembali menuai sorotan. 

Dalam dokumen tersebut, tidak tercantum program percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan, agenda yang selama ini menjadi aspirasi besar masyarakat di wilayah selatan.

Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi, menilai ketiadaan isu DOB dalam RPJMD merupakan bentuk pengingkaran terhadap komitmen politik antara eksekutif dan legislatif yang telah disepakati sejak lama.

“Masyarakat Tasik Selatan sudah lama menunggu realisasi pemekaran wilayah. Kalau tidak disebutkan sama sekali dalam RPJMD, bagaimana ketika moratorium dibuka nanti? Kita bisa kehilangan momentum,” ujarnya, Selasa 7 Oktober 2025.

BACA JUGA:Bukan Uji Tanding, Ini Rencana Bojan Hodak Jaga Fisik Pemain Persib di Jeda Internasional, Ramon Seret Gol

Menurut Dedi, keputusan Pemkab Tasikmalaya yang tidak mengakomodasi aspirasi tersebut melukai perjuangan panjang masyarakat selatan. 

Apalagi, Bupati Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi merupakan putra daerah asal selatan.

“Kalau benar-benar tidak dicantumkan, ini ironis. Sebagai tokoh asal selatan, mereka seharusnya menunjukkan keberpihakan. Sampai sekarang warga selatan belum menikmati pelayanan publik yang optimal,” tambahnya.

Ia menjelaskan, masyarakat di sepuluh kecamatan calon DOB Tasikmalaya Selatan masih kesulitan mengakses layanan pemerintahan karena harus menempuh jarak puluhan kilometer menuju pusat pemerintahan di Singaparna.

BACA JUGA:Diky Chandra Ingatkan Pejabat ASN Kota Tasikmalaya, Jaga Etika dalam Program MBG

“Pemekaran adalah harapan agar pelayanan publik lebih dekat dan cepat. Jangan sampai perjuangan ini berhenti di tengah jalan,” tegasnya.

Meski kecewa, Dedi masih optimistis perjuangan DOB belum berakhir. 

Karena RPJMD 2025–2029 masih dalam tahap pembahasan di DPRD, menurutnya masih ada peluang untuk memasukkan agenda tersebut.

“Kami berharap anggota DPRD, khususnya dari Tasik Selatan, memperjuangkan agar DOB tetap masuk dalam RPJMD. Ini tanggung jawab moral terhadap aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Sumber: